Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan belum ada laporan perubahan aktivitas militer Korut, terutama di perbatasan.
Sementara itu, China lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hong Lei, menunjukkan dukungannya terhadap Korut dengan menyebut Korut sebagai ”tetangga yang bersahabat”.
”Kami berharap di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, proses pertumbuhan di Korut, termasuk di Partai Para Pekerja Korea, berlangsung mulus di masa mendatang,” papar Hong Lei dalam pernyataan tertulis.
Pergantian Ri Yong Ho sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Korut dipercaya berdasarkan keinginan Jong Un meremajakan jajaran pemimpin di sekitarnya. Beberapa pejabat senior telah diganti, termasuk mantan Menteri Angkatan Bersenjata Kim Yong Chun, dan juga pejabat tinggi Kepolisian Rahasia, U Dong Chuk.
”Apa yang dilakukan Jong Un sekarang termasuk untuk memastikan rantai komando militer tetap pendek,” ujar Chang Yong- seok, peneliti di The Institute for Peace and Unification.
Analisis lain disampaikan Yun Duk-min dari The Akademi Diplomatik Nasional Korea. Yun mengatakan, penguasaan militer harus dilakukan jika Jong Un ingin memastikan proses perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat berjalan tanpa hambatan.
Kebijakan mengutamakan militer (Songun) oleh Kim Jong Il dinilai justru merusak mengingat hampir seluruh sektor perekonomian dikuasai militer. ”Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan proyek bisnis yang menguntungkan tidak jatuh ke tangan militer,” ujar salah seorang pejabat Kemlu Korsel.
Kontrol efektif terhadap militer Korut sangat krusial, terutama jika pemerintahan baru Korut memang ingin memperbaiki kesejahteraan rakyatnya.(REUTERS/AFP/DWA)