Kamboja Ingin Atasi Kesenjangan di ASEAN

PHNOM PENH, SELASA - Kamboja akan memprioritaskan stabilitas finansial dan penanganan kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN selama menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara itu tahun ini.

Demikian diungkapkan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (3/4). Kamboja mendapat giliran memimpin ASEAN tahun ini.

Hun Sen mengatakan, tugas utamanya sebagai ketua ASEAN adalah memperkuat mekanisme untuk menjamin stabilitas finansial di Asia Tenggara dan mencegah krisis ekonomi global terjadi lagi.

Untuk memastikan itu, ASEAN perlu melipatgandakan perjanjian pertukaran mata uang, yang tercakup dalam Inisiatif Chiang Mai, dari 120 miliar dollar AS menjadi 240 miliar dollar AS. Selain 10 anggota ASEAN, Inisiatif Chiang Mai juga melibatkan Jepang, China, dan Korea Selatan (ASEAN+3), dan menjadi semacam Dana Moneter Asia.

Di samping itu, Hun Sen juga mendesak ASEAN untuk segera mewujudkan pasar tunggal pada 2015 dan membentuk dana investasi multilateral guna meningkatkan penyambungan infrastruktur di antara negara ASEAN. Semua itu, lanjut Hun Sen, sangat penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarnegara-negara anggota ASEAN.

Tingkat ekonomi anggota ASEAN saat ini masih bervariasi, dari negara yang masih miskin, seperti Laos dan Myanmar, hingga negara maju, seperti Singapura, dan kekuatan ekonomi baru, seperti Indonesia.

Hun Sen juga mengingatkan pentingnya mekanisme regional untuk melindungi hak-hak para pekerja migran di kawasan ASEAN. Kemajuan pembahasan mekanisme perlindungan tersebut masih sangat minim karena perbedaan kepentingan antara negara-negara pemasok tenaga kerja, seperti Indonesia dan Filipina, dan pengguna tenaga kerja, seperti Malaysia dan Singapura.

”Kita harus memasukkan ini sebagai prioritas dalam agenda kita dan menyepakati berbagai implementasi langkah konkret pada 2012 ini,” ujar Hun Sen.

KTT ASEAN akan berlangsung hingga hari Rabu (4/4) ini. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Boediono.

Hindari isu panas

Secara umum, Hun Sen menghindari berbagai isu politik panas terkait berbagai masalah keamanan, seperti sengketa wilayah di Laut China Selatan dan ancaman peluncuran roket Korea Utara.

Meski demikian, isu-isu tersebut diperkirakan tetap akan dibicarakan oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. Sebelum pertemuan puncak para kepala pemerintahan ini, para menteri luar negeri dan diplomat senior ASEAN sudah membahas proposal untuk mengubah deklarasi tata berperilaku di Laut China Selatan menjadi kode tata berperilaku yang sifatnya mengikat secara hukum.

Enam negara, termasuk empat anggota ASEAN, saling mengklaim wilayah perairan dan kepulauan di Laut China Selatan sebagai bagian wilayah mereka. Ketegangan terbesar terjadi dengan China, yang beberapa tahun belakangan bersikap kian agresif seiring dengan makin besarnya kekuatan militer yang ia miliki.

China mengatakan ingin turut terlibat dalam penyusunan rancangan kode tata berperilaku tersebut. Namun, Menlu Filipina Albert del Rosario mengatakan, ASEAN perlu menyelesaikan dulu rancangan itu di antara mereka sebelum mengajak China berunding.

Filipina dan Vietnam juga menolak usulan China agar dibentuk sebuah kelompok beranggotakan 10 pakar dan negarawan yang akan membantu memikirkan solusi masalah Laut China Selatan. China menolak mekanisme yang mengharuskan ia berunding dengan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa itu, dan lebih memilih jalur diplomasi bilateral dengan setiap negara pengklaim. (AP/AFP/DHF)