Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Jangan Larang-larang Perempuan Berpakaian Seksi

Kompas.com - 06/03/2012, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wanita berpakaian seksi punya tempat tersendiri bagi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia mengakui perempuan-perempuan berpakaian seksi yang berlalu-lalang di lingkungan DPR bisa menambah semangatnya untuk bekerja.

Karena itu, pemeran si Poltak dalam sinetron "Gerhana" itu menolak jika tata tertib pelarangan staf anggota DPR berpakaian seksi atau rok mini diterapkan.

"Jangan dilarang-larang orang mau berpakaian seperti itu. Aku enggak setuju. Aku mau semua orang di dunia itu tampil seksi. Semua anggota DPR dan stafnya juga tampil seksi, biar aku yang sudah lelah perjuangan hidup ini selalu diberikan pemanasan," kata Ruhut diikuti tawanya, saat diminta tanggapannya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menurut Ruhut, berpenampilan seksi adalah hak setiap perempuan dan tak ada seorang pun yang bisa melarangnya. Ruhut menyatakan akan protes ke pimpinan DPR jika tata tertib tersebut diterapkan.

"Kalau ada yang atur-atur enggak ada kerjaan lagi. Wanita mau seksi itu hak mereka. Kalau ada yang ganggu, yang ganggu itu kita rajam," kata Ruhut.

Ruhut justru berpandangan bahwa kehadiran staf DPR berpenampilan seksi itu diperlukan. "Semua tampil seksi. Aku setuju. Kalau semua begitu enggak usah show peragawati datang ke DPR. Bagi aku itu membuat aku bersemangat. Memang wanita itu perlu tampil seksi," ujar Ruhut dengan diikuti gelak tawanya.

Ia menambahkan, bahwa seharusnya kehadiran perempuan berpakaian seksi itu disyukuri dan bukannya dilarang. "Wanita berpakaian seksi itu seperti sop kurang garam. Tapi, wanita itu bukan garam, tapi dari tulang rusuknya laki-laki," tukasnya.(Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com