Semarang, Kompas -
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Semarang, Rabu (22/2), menjelaskan, ”Pada prinsipnya, setiap pembelian persenjataan, pemerintah dan parlemen negara yang bersangkutan harus setuju. Pada tahap pertama, Pemerintah Jerman ataupun Belanda sudah sepakat.”
Oleh sebab itu, kini Indonesia harus meyakinkan parlemen Belanda dan Jerman agar menyetujui rencana itu. Misalnya, tidak akan menggunakan tank itu untuk menyerang negara lain, tetapi hanya untuk mempertahankan negara dari serangan pihak luar. Tank Leopard sebelumnya dinilai beberapa kalangan tak cocok untuk kontur geografis Indonesia. Namun, Purnomo menekankan, Indonesia membutuhkan tank berat karena yang dimiliki selama ini hanya tank ringan, seperti Scorpion dan AMX 13.
”Kami percaya, negara yang kuat harus memiliki sistem pertahanan yang kuat. Di negara maju mana pun, ketika ekonomi membaik, sistem pertahanannya pasti meningkat,” ujar Purnomo.
Tank berat seperti Leopard memiliki berat hingga 60 ton. Light battle tank berbobot sekitar 20 ton. Tank Leopard, kata Purnomo, meski berukuran besar, tetap dapat melalui lokasi tanpa infrastruktur, termasuk melalui sungai sedalam 4 meter.
Tank Leopard diproduksi di Jerman dan dipakai di Jerman dan Belanda. Malaysia juga memiliki tank berat itu, yang ditempatkan di sepanjang perbatasan di Kalimantan.
Anggaran untuk sistem persenjataan sejak 2010 hingga 2014 dialokasikan mencapai Rp 150 triliun. Dari jumlah itu, Rp 50 triliun digunakan untuk membeli sistem persenjataan dari industri pertahanan dalam negeri, Rp 32,5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan, dan sisanya untuk pengadaan persenjataan baru. Untuk pembelian tank Leopard, Kementerian Pertahanan menganggarkan dana sebesar
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang, Rabu, menuturkan, DPR belum memutuskan untuk menyetujui atau menolak rencana pembelian tank Leopard dari Belanda oleh pemerintah. Dewan masih menanti penjelasan lebih tuntas dari pimpinan TNI, terutama tentang urgensi pembelian tank itu untuk kondisi geografis dan perkiraan ancaman di Indonesia.
Agus menjelaskan, Komisi I DPR masih berpegang pada hasil rapat terakhir dengan wakil pemerintah pada Januari lalu. Pembelian tank itu belum merupakan keputusan final.