Jakarta, Kompas
”Kami mendukung apa pun nanti keputusannya. Yang penting, ada dasar hukumnya untuk melaksanakan kebijakan BBM,” kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun, Selasa (7/2), di Jakarta.
Pada prinsipnya, perseroan itu siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia. Meski belum ada kepastian kebijakan BBM, pihaknya berupaya menambah ketersediaan BBM nonsubsidi dengan menyiapkan infrastrukturnya di Jawa dan Bali. ”Tangki, mobil tangki, tangki timbun, dan depo BBM sudah disiapkan,” ujarnya.
Penambahan infrastruktur itu lebih mengedepankan aspek bisnis. Pada tahun 2012, perseroan itu menargetkan volume penjualan pertamax 1,7 juta kiloliter tanpa memasukkan aspek pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam. Ini berarti ada kenaikan dibandingkan dengan realisasi penjualan pertamax tahun 2011 yang sebesar 1,4 juta kiloliter.
Mengutip data Pertamina per 15 Januari 2012, dari 3.062 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) wilayah Jawa dan Bali, terdapat 2.080 SPBU yang sudah menjual pertamax. Sementara 687 SPBU berpotensi untuk mengalihkan tangki pendam ke pertamax dan 295 SPBU perlu investasi baru.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo menyatakan, sejumlah opsi BBM sedang dikaji. Pertama, pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pelat hitam di Jawa dan Bali. Kedua, konversi BBM ke bahan bakar gas. Ketiga, pengurangan subsidi dengan menaikkan harga atau memberikan subsidi secara konstan.