Menggugat Kebijakan Impor Sapi
Jika perlu, pemerintah mengundang breeder asal Australia untuk mau beternak di Indonesia dengan berbagai kemudahan. Ini jauh lebih baik daripada mereka tetap beternak di Australia, sementara kita hanya mengimpor. Nilai tambah yang kita peroleh akan jauh lebih banyak. Peluang tersedianya lapangan pekerjaan kian terbuka. Pertumbuhan ekonomi di bidang peternakan akan dirasakan dalam jangka panjang.
Pemerintah juga harus menjamin keberlangsungan kawasan usaha peternakan dari tindak penggusuran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengamanatkan hal ini. Jika perlu, pemerintah menyediakan lahan tak terpakai di kawasan marjinal bagi pelaku usaha pengembangbiakan dengan harga sewa yang menarik untuk jangka panjang. Pajak dan berbagai perizinan harus dipermudah walaupun pemerintah tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan izin usaha.
Bagaimanapun usaha pengembangbiakan perlu sumber daya manusia yang lebih andal, investasi yang lebih banyak, serta dukungan teknologi agar lebih produktif dan lebih efisien. Hanya dengan menggenjot usaha pengembangbiakan dan menekan usaha trading, bangsa Indonesia dapat mandiri, berdaulat, dan bisa mengekspor. Jika tidak memacu berkembangnya usaha pembibitan, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Selamanya kita akan menjadi negara importir dan ketergantungan tinggi terhadap bahan pangan akan membahayakan negara kita.
Apakah peternak berskala kecil tidak tergusur dengan adanya usaha pengembangbiakan ini nanti? Menjadi tugas pemerintah untuk membina dan mendampingi peternak berskala kecil, yang dalam hal ini telah disiapkan perangkat hukumnya, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Peternak. Yang dimaksud peternak di sini adalah pelaku usaha peternakan yang tidak memerlukan izin usaha dari pemerintah. Dalam hal ini, justru pemerintah berkewajiban mendata dan memberikan berbagai kemudahan. Peraturan pemerintah tersebut masih berupa draf, tetapi menurut informasi sudah masuk ke Sekretariat Negara.
Selama pemerintah dapat menjadi wasit yang baik dan pro-pemberdayaan peternak dengan segala konsekuensinya, peternak akan terus bergairah beternak. Pemerintah harus membuat sinergi yang baik antara pengusaha breeder (penyedia bibit dan/atau indukan bagi peternak) dan peternak berskala kecil. Sepanjang pemerintah berlaku adil, sinergi pasti terwujud. Hubungan baik antara pengusaha breeder dan peternak berskala kecil yang dimediasi pemerintah menjadi modal kuat untuk membuat Indonesia berswasembada sapi sepanjang masa.
Kekayaan alam dan kesuburan tanah di Indonesia diakui banyak negara. Perhatian pemerintah di bidang pembibitan cukup besar. Berbagai peraturan pemerintah memberi peluang yang sangat baik untuk mengembangkan usaha pembibitan. Bukan hanya ternak sapi, melainkan juga semua komoditas ternak. Kambing/domba, di mana kita sebenarnya telah swasembada, harus diupayakan untuk dapat diekspor. Pasar di luar negeri cukup menjanjikan dengan harga jual yang lebih menarik.
Kekhawatiran akan terkurasnya sumber daya genetik lokal jika ternak lokal diekspor ke luar negeri merupakan pemikiran usang yang harus dibuang jauh-jauh. Sepanjang ternak lokal diusahakan melalui usaha pembibitan dan pengembangbiakan yang baik, peternak sudah sangat cerdas untuk menentukan ternak mana yang diekspor dan ternak mana yang harus dipertahankan demi kelangsungan usaha. Saatnya importir berpindah haluan mengembangkan usaha pengembangbiakan dan meninggalkan usaha trading.
Muladno Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak Fakultas
Terpopuler
Now Trending
