Manila Protes Beijing

MANILA, MINGGU - Perseteruan di Laut China Selatan ”memanas” lagi. Pemerintah Filipina, sebagai salah satu pengklaim, kembali melayangkan protes keras. Dalam surat protesnya mereka menyebut, sebulan lalu tiga kapal China, salah satunya milik angkatan laut, tampak di wilayahnya.

Dalam pernyataannya, Minggu (8/1), Kementerian Luar Negeri Filipina menyebutkan, ketiga kapal tadi terlihat di dekat dangkalan (beting) Sabina, sekitar Kepulauan Spratly, pada 11-12 Desember 2011.

Dangkalan Sabina berada sekitar 124 mil laut di sebelah barat Pulau Palawan, Kepulauan Spratly, yang dinilai otomatis menjadikannya masuk dalam kawasan kedaulatan dan yurisdiksi maritim Filipina.

Kamis lalu, Kemlu Filipina juga telah memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan ”rasa keprihatinan yang sangat serius terhadap apa yang telah terjadi dan dilakukan China di kawasan perairan Laut Filipina Barat”.

Pemerintah Filipina memang menyebut wilayah perairan itu dengan istilah Laut Filipina Barat, bukan Laut China Selatan seperti selama ini biasa dipakai.

Hal itu dilakukan untuk memperkuat klaim mereka di kawasan Kepulauan Spratly. Selain itu, Pemerintah Filipina juga menempatkan sejumlah pasukan militernya di sembilan pulau dan dangkalan di Kepulauan Spratly.

”Sejumlah penyusupan oleh China itu jelas pelanggaran terhadap Deklarasi Berperilaku Negara-Negara yang Terlibat di Laut China Selatan (DOC) ASEAN- China tahun 2002 dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS),” papar Kemlu Filipina.

Menurut Komandan Militer Kawasan Filipina Letjen Juancho Sabban, ketiga kapal itu tampak dalam perjalanan kembali menuju China. Mereka tidak melakukan aktivitas, seperti lego jangkar atau menaikkan atau menurunkan muatan, saat melintas di wilayah Filipina itu.

Lebih lanjut, pada Mei tahun lalu, Manila juga melontarkan tuduhan serupa terhadap China, yang mereka sebut melanggar wilayah di kepulauan itu sebanyak enam kali. Satu insiden lain terjadi Maret tahun yang sama ketika sejumlah kapal patroli China mencoba menabrak sebuah kapal survei Filipina.

Sengketa klaim kepemilikan kawasan gugus karang dan kepulauan, yang diyakini kaya sumber daya minyak dan gas bumi, memang sejak lama menjadi isu krusial kawasan. Hal itu menjadi isu krusial terutama lantaran persoalan itu juga menyangkut sejumlah negara anggota organisasi kawasan ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei.