Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakorkamla Juga Antisipasi Penyelundupan Manusia

Kompas.com - 05/01/2012, 20:58 WIB
Iwan Santosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia turut mengantisipasi maraknya penyelundupan manusia.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar Bakorkamla), Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, yang ditemui usai peringatan Ulang Tahun Ke-5 Bakorkamla di Jakarta, Kamis (5/1/2012), menjelaskan, pihaknya ikut mengamankan saat terjadi upaya penyelundupan manusia di laut.

"Wilayah kerja kami di lautan. Kami mengoordinasikan keamanan laut, dan kalau ada kegiatan ilegal dilakukan tindakan oleh para stake holder. Bakorkamla menjadi kordinatornya," kata Didik, menjawab pertanyaan wartawan tentang penanganan penyelundupan manusia.

Bakorkamla berusaha bekerja efisien dan efektif, sesuai posisinya sebagai kordinator yang membawahi instansi seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan lain-lain yang memiliki sarana kerja di lapangan.

Terhadap persoalan perdagangan manusia, Bakorkamla berusaha meningkatkan patroli dan melakukan koordinasi dengan aparat di darat.

Menurut Didik salah satu kesulitan memantau penyelundupan manusia karena sebagian dari WNA (warga negara asing) itu masuk secara legal dan masuk Indonesia dengan visa, paspor dan sebagainya.

"Setelah itu, di sini mereka berbuat. Nah itulah yang kita harus waspadai. Perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan seperti penggunaan kapal yang tidak laik, tidak sesuai peruntukannya, kapal ikan untuk mengangkut manusia," kata Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com