Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AJI: Media Harus Jamin Keselamatan Wartawan

Kompas.com - 28/12/2011, 15:39 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyarankan agar setiap perusahaan media harus bertanggung jawab atas hak-hak dasar jurnalis.

Ketua Umum AJI Eko Maryadi mengatakan, setiap pemilik media harus menjamin keselamatan wartawan dalam setiap peliputan. "Dan pemilik media juga harus memberikan perlindungan profesi dan standar keselamatan kerja wartawannya," ujar Eko saat melakukan jumpa pers di Kantor AJI, Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Eko mengatakan, jaminan tersebut harus diberikan pihak perusahaan karena eskalasi kekerasan fisik terhadap jurnalis pada 2011 terus meningkat. AJI mencatat, jumlah kekerasan fisik pada 2011 meningkat dari 16 kasus menjadi 19 kasus yang didominasi aparat pemerintah dan kelompok massa. "Kekerasan fisik yang sering dialami wartawan itu meliputi intimidasi, teror, pemukulan, penyerangan, pengeroyokan, pembakaran, sampai pembunuhan," katanya.

Berbagai kekerasan fisik itu, dikatakan Eko, paling banyak terjadi di sejumlah daerah yang melibatkan para kontributor media cetak, televisi, maupun elektronik. Eko menuturkan, sebanyak 12 kasus kekerasan fisik terjadi di daerah dan empat kekerasan fisik terjadi di Jakarta. "Korban kekerasan fisik terakhir terjadi di Jakarta, yaitu seorang juru kamera stasiun televisi TVOne, ditusuk oleh seorang pemuda bernama Adil Firmansyah yang merangsek masuk ke dalam studio 'Apa Kabar Indonesia Malam' di Wisma Antara pada 12 Desember kemarin," ujarnya.

Eko menambahkan, menjelang Pemilihan Umum 2014, AJI juga memperingatkan ancaman meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Ia menilai, bergabungnya penguasa partai politik dan penguasa media telah mencemaskan posisi pers Indonesia, baik dari segi rentan intervensi politik kekuasaan maupun keselamatan jurnalis. "Hal itu (kekerasan) bisa terjadi karena pemberitaan pers yang kurang profesional dan lambatnya respons aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan pers. Maka dari itu, selain pemilik media, kami juga meminta ketegasan aparat hukum dalam mengusut berbagai aksi kekerasan terhadap jurnalis dan pers," kata Eko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Nasional
Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Nasional
Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Nasional
Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com