Kekuasaan di Irak Dibagi-bagi
Setahun lalu, para pemimpin politik di Irak membangun sistem pemerintahan baru setelah lebih dari delapan bulan sebelumnya terjadi kekosongan pasca-pemilihan umum pada Maret 2010.
Saat itu mereka menyepakati sebuah pemerintahan kesatuan nasional, yang secara garis besar tidak terlalu jauh berbeda dengan pemerintahan yang dibentuk pasca-pemilihan umum parlementer, Desember 2005.
Saat ini di Irak praktik pembagian kekuasaan memang telah diterapkan. Sebut saja Presiden Jalal Talabani, yang berlatar belakang suku Kurdi, mengambil para wakilnya dari kalangan Sunni dan Syiah.
Hal serupa juga dipraktikkan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, yang berasal dari golongan Syiah. Para wakilnya juga diambil dari beragam latar belakang macam Sunni dan Kurdi.
Begitu juga di legislatif di mana Osama al-Nujaifi, seorang Sunni, sebagai ketua legislatif menempatkan orang-orang dari kalangan Kurdi dan Syiah untuk menjadi wakil-wakilnya.
”Apa yang kami takutkan, lebanonisasi terjadi di Irak dan tampaknya memang sudah. Masing-masing partai politik mengklaim telah mewakili sekte dan kelompok masing-masing,” ujar mantan penasihat keamanan Irak, Mowafaq al-Rubaie.
Namun, dalam penerapannya, banyak terjadi keluhan dan ketidakpuasan, terutama di kalangan masyarakat bawah. Model bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan di Irak bahkan sampai ke level pekerjaan rendah, bahkan sampai bisa menentukan siapa dan dari golongan mana petugas keamanan yang akan mengawal sang pejabat di institusi tertentu.
Keluhan salah satunya disampaikan seorang insinyur yang bekerja di kementerian sumber daya air, Wissam al-Faili (39), berlatar suku Kurdi. Dahulu dia tidak punya masalah dengan pekerjaan lantaran menterinya bersuku sama.
”Sekarang karena menterinya berasal dari Sadrist (kelompok yang loyal kepada ulama Syiah anti-AS), mayoritas rekan kerja saya sekarang orang arab Syiah,” kata dia.
Keluhan sama juga dilontarkan Ahmed al-Sammaraie (36), berlatar belakang Sunni yang bekerja di Kementerian Kelistrikan Irak. Dia resah karena kebijakan sektarian dan politik kuota diterapkan di mana-mana dan hampir di seluruh sendi kehidupan masyarakat Irak.
Now Trending
