Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy: Waspadai Pangkalan Militer AS di Australia

Kompas.com - 20/11/2011, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menyatakan, Indonesia harus mewaspadai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara atas adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia.

"Benar, kehadirannya bukan ancaman bagi Indonesia, setidaknya dalam jangka pendek, mengingat Indonesia adalah mitra dekat aliansi AS di Asia. Namun, sebagai bangsa besar yang berdaulat dengan segenap potensi ekonomi yang kita miliki, Indonesia harus menyadari bahwa dalam jangka panjang pangkalan militer AS di Darwin-Australia yang terdekat ke wilayah kita merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI di Papua yang sarat kepentingan AS," katanya di Jakarta, Minggu (20/11/2011).

Anggota Komisi I DPR RI bidang luar negeri dan pertahanan periode 2004-2009 itu menilai keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin sebagai hasil kajian geopolitik penguasaan kawasan dalam jangka panjang, 20 tahun ke depan. Keputusan itu, kata Yuddy, bukan alasan membentuk pengaruh China di Asia Pasifik semata atau sekadar antisipasi konflik Kepulauan Spratly.

Yuddy berpendapat bahwa mulai saat ini Indonesia perlu melakukan antisipasi strategi jangka panjang. Ini dilakukan melalui intensitas diplomasi internasional dan kepemimpinan pembangunan kawasan ASEAN yang berorientasi kepentingan nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Barack Obama di Bali, pekan lalu, sempat menyinggung kebijakan AS yang menempatkan sekitar 2.500 marinir di Darwin sebagai salah satu kebijakan luar negeri di Asia Pasifik.

Juru bicara kepresidenan bidang luar negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, penempatan militer AS di Australia harus dilihat secara komprehensif. "Indonesia memiliki kerja sama dalam mekanisme kemitraan strategis, baik dengan AS maupun Australia, sehingga atas kerja sama itu, kehadiran militer AS di Australia tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia," ujarnya.

Ia mencontohkan kesepakatan "Lombok Treaty" antara Indonesia dan Australia yang menegaskan bahwa tidak ada akan ada kegiatan di wilayah nasional Australia yang mengancam wilayah, kedaulatan, atau kepentingan Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Asia Pasifik, Presiden Obama menegaskan bahwa AS akan memantapkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Langkah nyata yang dilakukan Obama adalah membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk memperluas kerja sama militer kedua negara. Salah satunya dengan menempatkan sekitar 2.500 marinir AS di Darwin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com