Israel: Itu Permukiman Biasa

JERUSALEM, KOMPAS.com — Maraknya kecaman dari beberapa negara atas rencana Israel, yang ingin memulai kembali pembangunan permukiman Yahudi di Gilo, Tepi Barat, ditanggapi dingin oleh Israel.

Pemerintah Israel mengatakan, 1.100 unit rumah yang akan dibangun di Gilo dalam 60 hari ke depan hanya rumah- rumah tinggal biasa. ”Gilo bukan permukiman baru, apalagi pos terdepan, hanya lingkungan permukiman biasa,” ujar Mark Regev, juru bicara untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Rabu (28/9) di Jerusalem.

Regev mengatakan, rencana itu tidak kontradiktif dengan komitmen pemerintah soal perdamaian dengan Palestina.

Rencana Israel menghidupkan kembali pembangunan permukiman baru bagi Yahudi mengundang kemarahan. Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Rusia, dan Mesir turut mengecam.

”Dengan rencana ini, sama artinya Israel mengatakan tidak sebanyak 1.100 kali atas seruan Kuartet (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat) agar Israel membuka kembali perundingan damai dengan Palestina,” demikian sindiran negosiator Palestina, Saeb Erakat.

Proses perundingan damai di antara kedua belah pihak terhenti. Palestina meninggalkan meja perundingan sebagai bentuk protes terhadap Israel, yang melanjutkan kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Salah satu syarat untuk memulai lagi perundingan adalah Israel menghentikan pembangunan permukiman.

Sementara itu, seusai bertemu Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, yang melawat ke negaranya, Menteri Luar Negeri Mesir Mohammed Kamel Amr mendesak pentingnya proses pembicaraan damai Timur Tengah segera kembali dibuka.

”Perundingan damai itu harus dengan kerangka referensi dan batas waktu yang jelas. Kebijakan Israel melanjutkan kembali pembangunan permukiman Yahudi secara ilegal akan bakal menjadi hambatan serius bagi perdamaian yang tengah diupayakan bersama. Kami ingin melihat mereka segera menghentikan pembangunan permukiman itu,” ujar Amr.

Dukungan delapan negara

Dari Ramallah, Tepi Barat, Kamis, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki menyatakan, saat ini Palestina telah mendapat dukungan dari delapan negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap DK PBB.

Dengan demikian, Palestina tinggal menunggu satu dukungan lagi hingga memenuhi syarat minimal, yakni sembilan negara (anggota DK PBB) harus mendukung Palestina.

Dukungan itu terkait dengan pengajuan Palestina di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu agar Palestina diakui sebagai negara berdaulat dan menjadi anggota penuh PBB. ”Kami didukung delapan negara dan sedang bekerja keras untuk mendapat tambahan dukungan,” ujar Malki.

Menurut Malki, kedelapan negara yang sudah menyatakan komitmen dukungan terhadap Palestina antara lain Lebanon, Rusia, China, India, Afrika Selatan, Brasil, Nigeria, dan Gabon.

”Kami tengah mengusahakan dukungan dari Bosnia-Herzegovina, Kolombia, dan Portugal. Dalam waktu dekat, saya akan berkunjung ke Bosnia-Herzegovina. Presiden Mahmoud Abbas akan melawat ke Kolombia, Portugal, Honduras, dan Republik Dominika sepanjang Oktober,” kata Malki.

Namun, tidak boleh ada satu pun dari lima negara anggota tetap DK PBB yang boleh memveto rencana Palestina. Rusia, AS, Inggris, Perancis, dan China adalah anggota tetap DK PBB. AS sudah mengancam akan memveto.

Pada hari Jumat (30/9) DK PBB mengagendakan proses pembahasan atas lamaran Palestina menjadi anggota penuh PBB. Menurut Duta Besar Lebanon untuk PBB Nawaf Salam, hal itu ditandai dengan pertemuan dan pembahasan awal oleh komite yang terdiri dari 15 negara anggota DK PBB.

Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan sangat berterima kasih atas respons cepat DK PBB terhadap pengajuan itu. Dia berharap proses itu tidak berlangsung lama.

Diperkirakan proses pembahasan akan berlangsung selama beberapa pekan hingga memasuki tahap pengambilan suara, yang dibayang-bayangi ancaman veto oleh pihak AS. Mansour enggan mengomentari ancaman AS. Dia berharap DK PBB mengabulkan permintaan Palestina.(AP/AFP/DWA)