Ruhut: "Reshuffle" Hak Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menegaskan, partainya tidak akan mencampuri kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan reshuffle menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal itu diungkapkan Ruhut dalam menanggapi pernyataan isu perombakan kabinet dari pihak istana.

"Jadi kami DPP, kaitan dengan tugas dari Bapak Presiden dalam pemerintah adalah hak preogratif. Kami menghormati Bapak Presiden," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (16/9/2011).

Isu resuffle menguak ke publik setelah sejumlah menteri di KIB II, terkena sorotan, karena tersangkut kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga mengimbau agar presiden dapat menangkap 'pesan' tersebut, dan menjadikannya untuk membuat perubahan-perubahan dalam kinerja menteri-menterinya di tiga tahun sisa KIB II.

Ketika ditanya apakah partainya mendukung jika presiden melakukan reshuffle tersebut, Ruhut enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengimbau kepada beberapa menteri dalam KIB II agar dapat bekerja sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab penuh atas perilaku yang mereka buat.

"Bagi yang diberikan kepercayaan bekerjalah yang baik, mereka harus berani bertanggung jawab, harus profesional, sehingga jangan semuanya lari ke Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan, jika memang benar ingin melakukan reshuffle, Presiden Yudhoyono harus melakukannya dalam waktu dekat. Menurut Priyo, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perombakan karena publik tengah menyoroti kinerja kabinet.

"Ini momentum terakhir yang dipunyai oleh beliau (Presiden) dari segi ketepatan waktu. Jika hari-hari ini, bulan-bulan ini tidak dilakukan reshuffle, semua serba terlambat. Saya sarankan tidak perlu ada reshuffle sampai akhir jabatan beliau karena sudah kehilangan momentum," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta.

Seperti diberitakan, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, pada Kamis (15/9/2011), mengatakan Presiden SBY telah melakukan langkah-langkah internal terhadap menteri-menterinya yang diduga terlibat praktik korupsi. Menurutnya, Presiden SBY kini mengingkan perubahan terhadap kabinetnya karena terkait kasus tersebut.

"Tekanan terhadap pemerintah di tiga tahun yang tersisa agar bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, adalah pesan politik moral yang terima Presiden dengan dua telinga lebar-lebar. Itu semua dorongan, sokongan. Ini akan membawa sejumlah implikasi penting dan kinerja kabinet," kata Daniel, di Istana Negara.