5 Juta Orang Hampir Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik menghitung jumlah penduduk hampir miskin tahun 2011 bertambah 5 juta jiwa dibandingkan dengan tahun lalu. Sejumlah anggota DPR meminta agar penduduk hampir miskin tersebut juga menjadi target pengurangan kemiskinan.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 antara Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam rapat itu merinci, bertambahnya 5 juta penduduk hampir miskin itu terdiri atas 1 juta jiwa yang ”naik status”, dari miskin ke hampir miskin. Sebanyak 4 juta jiwa lainnya ”turun status”, dari tidak miskin ke hampir miskin.

Dalam sasaran strategis rencana kerja pemerintah 2011-2012, pemerintah menargetkan penduduk miskin adalah 10,5 persen- 11,5 persen, turun dari target APBN-Perubahan 2011, yaitu 11,5 persen-12,5 persen. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah 237.556.363 jiwa.

Penjelasan Rusman tersebut berkaitan dengan polemik di Komisi XI DPR soal penduduk hampir miskin yang tidak dijadikan target pemerintah. Sebagian anggota Komisi XI DPR berpandangan bahwa target pengurangan penduduk hampir miskin harus dijadikan indikator kualitas pertumbuhan ekonomi pada 2012. Anggota lainnya berpandangan tidak perlu.

Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, mendesak pemerintah mesti memberikan perhatian serius terhadap penduduk hampir miskin seserius penduduk miskin.

Selama tiga tahun terakhir, Arif melanjutkan, penduduk hampir miskin terus bertambah. Pada tahun 2009, mengacu data BPS, penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2011, jumlahnya bertambah 5 juta jiwa sehingga menjadi total 27,12 juta jiwa atau 10,28 persen total penduduk.

”Artinya, program pengentasan penduduk dari kemiskinan tidak tepat. Padahal dalam RAPBN 2012, alokasinya sebesar Rp 50,9 triliun untuk 28 program pengentasan penduduk miskin,” kata Arif. Penduduk hampir miskin adalah golongan yang rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR—yang juga membahas RAPBN 2012—menegaskan, pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. ”Saat ini, memilih tidak menaikkan harga,” ujar Hatta.

Komisi VII DPR juga menyepakati asumsi makro RAPBN 2012, yakni target produksi minyak siap jual 950.000 barrel per hari dan harga minyak mentah Indonesia 90 dollar AS per barrel. Volume BBM bersubsidi disepakati 40 juta kiloliter dan biaya distribusi dan margin BBM bersubsidi Rp 613,9 per liter. (EVY/LAS/OIN)