Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Tak Perlu Ikut dalam Pengamanan Rusuh Ambon

Kompas.com - 12/09/2011, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai dalam pengamanan rusuh di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak perlu dilibatkan lagi.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, penanganan kerusuhan di Ambon sebaiknya tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tetap menjalankan tugas secara profesional.

"Harusnya sekarang tidak perlu lagi melibatkan TNI. Hal itu akan membuat situasi semakin mencekam dan membuat dampak negatif bagi masyarakat," ujar Haris kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Menurut Haris, untuk menciptakan situasi damai di wilayah tersebut, kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Ambon. Polisi, kata Haris, harus juga tetap melakukan penegakan hukum dengan terus mengusut kasus terbunuhnya tukang ojek Darkin Saimen, yang diduga menjadi pemicu dalam kerusuhan tersebut.

"Jadi, sekarang lebih baik serahkan sepenuhnya kepada polisi. Karena kehadiran TNI dengan kendaraan taktis serta persenjataan lengkap akan membuat situasi di sana akan memperkeruh suasana yang sekarang ini sudah mulai kondusif," kata Haris.

Seperti diberitakan, pertikaian di Ambon terjadi karena salah paham terkait meninggalnya Darfin Saimen (32), tukang ojek asal Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Sabtu pukul 21.45. Keluarga dan warga yang mengenal Darfin menduga korban dibunuh. Padahal, Darfin meninggal karena kecelakaan seusai mengantarkan penumpang. Dia menabrak pohon dan rumah warga hingga akhirnya tewas.

Untuk mengatasi kerusuhan, TNI dan Polri menerjunkan anggotanya bersenjata lengkap ke lokasi rusuh di Kota Ambon. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan telah mengirim empat satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 400 personel polisi dari Markas Besar Polri untuk membantu pengamanan di Ambon.

"Kami menambah personel yang ditugaskan ke Ambon, sudah datang tadi jam 04.00, menambah kekuatan di sana. Intinya, preemptif dan preventif yang kami lakukan," kata Timur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Nasional
    Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Terpopuler

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com