Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Belum Dipecat dari DPR?

Kompas.com - 10/08/2011, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis politik Fadjroel Rachman mendatangi pimpinan DPR di Gedung DPR RI, Rabu (10/8/2011). Fadjroel ingin meminta penjelasan komprehensif dari Dewan mengenai status mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di DPR.

Apakah tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 ini benar-benar sudah dipecat dari keanggotaannya di Dewan atau justru masih berstatus sebagai anggota Dewan?

"Menurut UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, surat pengunduran diri harus di atas materai. Partai Demokrat berbohong bahwa Nazaruddin sudah dipecat dari DPR. Saya dapat informasi dari Sekjen DPR. Kan syaratnya sudah jelas ditangkap dan dipecat," ungkapnya sebelum bertemu dengan pimpinan Dewan.

Selain kepada Sekjen DPR, Fadjroel mengaku sudah berbicara dengan salah satu petinggi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Namun, lanjutnya, Ramadhan mengatakan informasi tersebut adalah rahasia partai.

Oleh karena itu, Fadjroel sendiri masih beranggapan bahwa Nazaruddin masih berstatus sebagai anggota Dewan dari Fraksi Demokrat.

Fadjroel tampak kesal karena pernyataan Demokrat untuk memberhentikan Nazaruddin sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 25 Juli lalu. Namun, eksekusinya berjalan lamban.

Fadjroel juga mengaku tidak menemukan adanya usulan pemecatan dari Fraksi Demokrat kepada DPR. Padahal, usulan pemecatan merupakan syarat mutlak untuk memberhentikan seorang anggota Dewan.

"Tidak ada usulan pemecatan. Artinya Demokrat sudah melakukan pembohongan," tambahnya.

Fadjroel pun meminta tindakan tegas dari Badan Kehormatan DPR untuk menindak anggota atau fraksi yang mengajukan pengunduran diri tanpa menempuh prosedur yang resmi.

Menurut dia, DPR telah merugikan rakyat. Pasalnya, jika belum dipecat, maka sejak kabur sekitar dua bulan lalu, Nazaruddin masih menerima gaji sebagai wakil rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com