Pemerintah Tak Mampu Garap Rumah Murah

Harapan pasokan rumah murah juga gagal diwujudkan Perum Perumnas tahun ini. Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arif mengungkapkan, hambatan utama adalah lahan dan anggaran.

Menurut Himawan, sulit bagi Perum Perumnas mengalokasikan stok lahan untuk pembangunan rumah murah, sebab lahan itu dibeli dengan dana investasi. Stok lahan Perumnas kini tinggal 2.000 hektar terpencar di seluruh Indonesia.

Kendala lain, usulan Perumnas tahun ini terkait suntikan dana pemerintah untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) Rp 300 miliar gagal diwujudkan. PSO itu, di antaranya, untuk menekan biaya produksi rumah murah sebesar Rp 12,5 juta per unit untuk 20.000 unit. Dana PSO tidak termasuk biaya lahan dan infrastruktur. ”Diperlukan komitmen menyeluruh, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam penyediaan PSO dan lahan agar program rumah murah bisa terwujud,” ujar Himawan.

Pembangunan rumah murah merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan kluster keempat yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini. (LKT)