AS Prihatin Cara Malaysia Atasi Protes

WASHINGTON, KOMPAS.com — Amerika Serikat (AS), Rabu (13/7/2011) waktu setempat, menyuarakan keprihatinan terhadap cara Pemerintah Malaysia menangani aksi unjuk rasa yang didukung oposisi pada akhir pekan lalu. AS pun mengatakan akan mengawasi perkembangan situasi di negara itu.

Polisi antihuru-hara telah menembakkan gas air mata dan meriam air untuk mengakhiri unjuk rasa pada Sabtu lalu yang menuntut reformasi aturan pemilu dan menangkap lebih dari 1.600 orang, seorang demonstran bahkan tewas. "Kami punya sejumlah keprihatinan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner kepada wartawan. "Kami berpihak kepada hak rakyat untuk bebas mengekspresikan aspirasi demokratis mereka dan mengemukakan pandangan mereka secara bebas. Saya akan menekankan bahwa itu seharusnya demonstrasi damai," kata Toner. "Kami akan terus memantau situasi dengan seksama."

Malaysia telah berjanji untuk menyelidiki tuduhan kebrutalan polisi. Perdana Menteri Najib Razak bukan hanya membela, tetapi malah memuji polisi dengan mengatakan bahwa polisi telah bekerja dengan profesional dan aksi unjuk rasa itu merupakan taktik untuk menodai citra negara tersebut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional telah mengecam keras tindakan keras polisi itu serta mendesak AS dan negara-negara lain, terutama negara-negara anggota ASEAN, untuk menekan Malaysia demi memastikan untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Malaysia telah berusaha untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat di tengah upaya pemerintahan Presiden Barack Obama untuk menjangkau Asia Tenggara. Malaysia dan Amerika Serikat telah lama menjadi mitra dagang utama, tetapi hubungan politik tidak mulus, terutama selama 22 tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, seorang kritikus vokal terhadap kebijakan luar negeri AS.

AS juga khawatir tentang perlakuan terhadap pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang telah menghabiskan enam tahun di penjara dan kembali diadili untuk tuduhan sodomi. Anwar mengatakan bahwa tuduhan itu bermotif politik.