Kabinet Belum Disusun

Bangkok, Rabu - Yingluck Shinawatra mengatakan belum menunjuk siapa pun untuk mengisi kabinet dalam pemerintahan yang akan ia pimpin. Ia mengaku masih fokus pada pematangan berbagai kebijakan yang akan ia terapkan berdasarkan janji-janji semasa kampanye.

Yingluck menegaskan hal itu sebelum memimpin rapat dengan tim penasihat ekonomi di markas Partai Pheu Thai di Bangkok, Rabu (6/7). ”Belum ada satu pun posisi kabinet yang sudah diisi. Hari ini saya ingin fokus pertama-tama pada kebijakan, dan bagaimana menerapkan program-program kampanye kami,” tuturnya.

Yingluck juga membantah kabar bahwa ia akan memberikan jabatan khusus kepada kakaknya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Sempat beredar kabar, Yingluck akan menunjuk Thaksin sebagai utusan khusus pemerintah untuk mempromosikan perdagangan Thailand di luar negeri.

”Tidak benar, tidak ada jabatan itu. Tidak ada peran bagi Thaksin. Dia hanya memberi dukungan moral dan saran-saran,” tandas Yingluck, yang menambahkan kakaknya baik-baik saja di luar negeri dan tidak mengincar jabatan apa pun di Thailand.

Thaksin saat ini berada di pelarian di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menghindari hukuman penjara dua tahun yang dijatuhkan pada tahun 2008. Dalam wawancara setelah kemenangan Yingluck dan Pheu Thai dalam pemilu 3 Juli, Thaksin menegaskan, kepulangannya ke Thailand tidak menjadi prioritas.

Kepulangan Thaksin ke Thailand berisiko memicu kemarahan musuh-musuh politiknya di kalangan militer, birokrasi, dan istana serta bisa menyulut gelombang kekacauan baru di negara yang sudah dilanda krisis politik bertahun-tahun itu.

Program prioritas

Yingluck mengatakan, enam prioritas utama yang akan dilakukan pemerintahannya nanti adalah menurunkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, merampingkan program-program kesehatan yang mendapat subsidi besar, memerangi narkoba, meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, rekonsiliasi nasional, dan menghapus dana stabilisasi minyak.

Yang terakhir ini adalah sistem subsidi silang harga bahan bakar. Dalam sistem ini, perusahaan minyak dan pengusaha pom bensin diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungan untuk menyumbang dana stabilisasi minyak, yang digunakan untuk menyubsidi harga bahan bakar ramah lingkungan, seperti bahan bakar gas untuk mobil, bahan bakar campuran eta   nol (E-20 dan E-85), serta elpiji rumah tangga.

Dengan menghapus peraturan ini, diperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin, solar, dan gasohol, akan turun hingga 0,1-7,5 baht per liter. Tak dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengendalikan harga bahan bakar yang sebelumnya disubsidi tersebut.