AS Turut Awasi Spratly
Kehadiran AS justru sebagai bagian dari penyelesaian melalui diplomasi dan damai. Pemerintah AS, menurut Campbell, memang menginginkan keterlibatan lebih jauh, termasuk memberikan pelatihan dan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Australia.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun dan Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN Ngurah Swajaya sama-sama yakin kehadiran Rusia dan AS, sebagai anggota Pertemuan Puncak Asia Timur (EAS) tahun ini, akan banyak berkontribusi menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
”Karena semua pihak sama-sama menekankan agar ASEAN memainkan peran sentral dalam EAS,” ujar Djauhari, yang turut hadir dalam sejumlah pertemuan di Surabaya dengan para pejabat ASEAN dan negara-negara mitra ASEAN, termasuk China.
”Dari berbagai pernyataan, muncul kesan untuk tidak menjadikan EAS sebagai forum pertentangan, tetapi untuk membina kemitraan. Keberadaan dan peran sentral ASEAN diakui semua anggota EAS,” kata Ngurah.
Dari Manila, Filipina, Kamis, diberitakan, Duta Besar China untuk Filipina Liu Jianchao menilai tuduhan Pemerintah Filipina bahwa China agresif di Laut China Selatan berlebihan.
Menurut Liu, China punya hak untuk melindungi wilayah kedaulatannya di Kepulauan Spratly. Dia menyayangkan keberatan Filipina atas kehadiran pesawat tempur China di sana.
”Sangat disayangkan tuduhan tentang (jet tempur) itu didasari sebuah rumor. Kami juga mencoba mengklarifikasi tidak ada penembakan di kawasan itu (oleh China). Dalam beberapa kejadian, kehadiran kapal kami di sana untuk penelitian ilmiah, yang memang sering disalahartikan sebagai aktivitas militer,” ujar Liu.
Pernyataan Liu itu mengacu kepada tuduhan Presiden Filipina Benigno Aquino bahwa telah terjadi sedikitnya tujuh kali insiden dalam empat bulan terakhir di Kepulauan Spratly. Dalam beberapa insiden, militer China diyakini terlibat, seperti ketika nelayan Filipina ditembaki kapal China.
Namun, Liu menegaskan, China bersedia menyelesaikan persoalan sengketa secara damai dan bilateral. China menolak intervensi AS.
Wilayah Laut China Selatan dipersengketakan China, Taiwan, dan beberapa negara, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Dari Hanoi, Kamis, Pemerintah Vietnam juga memprotes keras aksi penyerangan China terhadap kapal eksplorasi mereka, yang dinilai dilakukan secara ”terencana” di wilayah sengketa.
Sebagai bentuk kemarahan sekaligus kekecewaan, Perdana Menteri Vietnam Tan Dung bersumpah untuk menjaga kedaulatan wilayah. ”Ini tidak dapat ditawar-tawar lagi,” ucapnya.
Hanoi menuduh kapal ikan China, Kamis, sengaja menabrak kabel eksplorasi kapal Vietnam, yang disewa perusahaan energi raksasa negeri itu, Petrovietnam. Kapal tersebut saat kejadian tengah mengadakan survei di dalam wilayah sendiri.
”Cara-cara seperti itu sangat tidak bisa diterima Vietnam. Kementerian Luar Negeri (Vietnam) sudah memanggil dan bertemu Dubes China hari Kamis sore setelah kejadian untuk mengekspresikan keberatan kami,” ujar juru bicara Kemlu Vietnam, Nguyen Phuong Nga.
Menurut Nga, perairan tempat insiden berada di wilayah kedaulatan Vietnam sesuai aturan Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982. Insiden itu bukan yang pertama. Sekitar dua minggu sebelumnya tiga kapal pemantau China merusak kabel bawah laut survei Vietnam, Binh Minh 2.
Bukan meminta maaf, China menyebut aktivitas kapal-kapal milik Vietnam sebagai kegiatan ilegal. China juga meminta Vietnam berhenti mencari gara-gara.
Terpopuler
Now Trending
