Obama: Perbatasan Israel Sebelum 1967

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Barack Obama, Kamis (19/5/2011), secara terbuka menyampaikan posisi AS yang telah lama dianut tapi jarang dinyatakan tentang dukungan bagi negara Palestina masa depan berdasarkan perbatasan yang ada sebelum perang Timur Tengah tahun 1967. Pada masa lalu, AS secara tak resmi mendukung solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan perbatasan sebelum perang pada 44 tahun lalu itu ketika Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Sinai.

Dalam sebuah pidato hari Kamis, Obama menjadi presiden pertama AS yang secara resmi mendukung kebijakan tersebut, tetapi ia juga mengakui perlunya modifikasi melalui proses negosiasi mengingat kondisi yang telah berubah di lapangan. "Amerika Serikat (AS) percaya bahwa perundingan-perundingan harus menghasilkan dua negara, dengan perbatasan permanen Palestina dengan Israel, Jordania, dan Mesir, dan perbatasan permanen Israel dengan Palestina," kata Obama dalam bagian akhir pidato 45 menitnya terkait perubahan besar situasi politik dan sosial di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Kami percaya, perbatasan Israel dan Palestina harus didasarkan pada garis perbatasan tahun 1967 dengan kesepakatan pertukaran yang saling menguntungkan, sehingga batas-batas yang aman dan diakui ditetapkan bagi kedua negara," lanjut Obama.

Posisinya itu sama dengan sikap negosiasi Palestina mengenai isu-isu perbatasan dalam proses perdamaian, yang sekarang macet lagi terkait dengan perselisihan soal permukiman Israel di Tepi Barat dan peran Hamas -sebuah kelompok yang dianggap teroris oleh AS dan Israel- dalam kepemimpinan Palestina.

Pada kesempatan yang sama, Obama menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan AS bagi keamanan Israel, dan ia mendukung sikap utama negosiasi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, termasuk penyerahan tambahan tanggung jawab keamanan oleh Israel kepada Palestina ketika kondisi di lapangan memungkinkan. Obama menyatakan komitmen AS untuk keamanan Israel "tak tergoyahkan," dan menegaskan, "setiap negara berhak untuk membela diri, dan Israel harus mampu mempertahankan diri terhadap ancaman apapun."

"Ketentuan-ketentuan (dalam kesepakatan) juga harus cukup kuat untuk mencegah kebangkitan terorisme, menghentikan penyelundupan senjata, dan menjamin keamanan perbatasan yang efektif," lanjut Obama, menyinggung keprihatinan utama Israel dalam menghadapi tetangga Palestina yang baru. "Penarikan penuh dan bertahap kekuatan militer Israel harus dikoordinasikan dengan asumsi pihak keamanan Palestina bertanggung jawab dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan durasi periode transisi harus disepakati dan efektivitas pengaturan keamanan harus didemonstrasikan."

Dalam sebuah wawancara dengan BBC setelah pidato tersebut, Obama mengatakan, "dasar bagi negosiasi akan mencakup pembicaraan tentang perbatasan tahun 1967, mengakui kondisi bahwa di lapangan telah berubah dan akan ada pertukaran-pertukran untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Itu di satu sisi, dan di sisi lain, dan ini merupakan suatu bagian yang sama penting dari pembicaraan tersebut, Israel harus merasa yakin dengan keamanannya di Tepi Barat dan bahwa elemen keamanan akan menjadi penting bagi Israel."

Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris yang sekarang bekerja dalam upaya internasional untuk menjamin perjanjian perdamaian Israel-Palestina, mengatakan, jaminan keamanan dan ketentuan-ketentuan itu sangat penting untuk masalah teritorial tersebut.  "Saya pikir itu intinya, bahwa Palestina harus yakin bahwa negara mereka itu layak dari segi wilayah," kata Blair kepada CNN tak lama setelah pidato Obama. "Jelas, ada akan penyimpangan atau perubahan (dari perbatasan eksak tahun 1967) yang dapat disepakati bersama." Di sisi lain, Blair mengatakan, Israel berhak untuk melindungi dirinya.