700 Orang Tewas dalam Kerusuhan Suriah

GENEVA, KOMPAS.com — Aparat keamanan Suriah membunuh lebih dari 700 orang dan menangkap ribuan lainnya serta mengebom kota-kota dengan membabi buta dalam operasi penumpasan terhadap pemrotes, demikian dikatakan Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), Kamis (12/5/2011).

ICJ, sebuah panel pengacara dan hakim senior dari seluruh dunia yang berkantor di Geneva, mengatakan, serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil merupakan kejahatan menurut hukum internasional.

Kelompok itu menyatakan memperoleh penjelasan mengenai penumpasan itu dari para pengacara dan pembela hak asasi manusia di Suriah.

Pemerintah Damaskus melarang wartawan asing sejak meluncurkan penumpasan terhadap protes sehingga konfirmasi independen sulit untuk diperoleh.

"Lebih dari 700 orang dikabarkan dibunuh dan ratusan orang hilang sejak aparat Suriah memulai penumpasan pada 15 Maret di Daraa, Homs, Banias, dan kota-kota lain," kata ICJ dalam sebuah pernyataan.

"ICJ terus menerima laporan-laporan tepercaya yang menunjukkan bahwa mayat ditinggalkan di jalan selama berhari-hari dan korban yang terluka dihalangi mencapai fasilitas medis," katanya.

"Selain itu, sejumlah orang yang berusaha meninggalkan negara tersebut diburu dan dilarang melakukan hal itu oleh badan-badan keamanan di perbatasan," tambahnya.

Pemerintah menyalahkan kekerasan itu pada "geng-geng kriminal bersenjata" dan menggambarkan gerakan protes sebagai sebuah persekongkolan.

Suriah sejak pertengahan Maret dilanda protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menuntut reformasi besar-besaran di negara yang dikuasai Partai Baath selama hampir 50 tahun itu.

Kelompok-kelompok HAM menuduh pasukan keamanan Suriah membunuh ratusan warga sipil dalam penumpasan terhadap demonstrasi damai.

Menurut mereka, ribuan orang Suriah ditangkap dan puluhan orang hilang setelah demonstrasi menuntut kebebasan politik dan diakhirinya korupsi meletus hampir enam pekan lalu.

Pemerintah mengumumkan serangkaian langkah reformasi dalam upaya menenangkan pemrotes, termasuk pembebasan tahanan dan rencana membuat undang-undang baru mengenai media dan perizinan bagi partai politik.