Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abhisit Puji Indonesia Selaku Juru Damai

Kompas.com - 07/05/2011, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva memuji upaya Pemerintah Indonesia untuk menjadi juru runding terkait kasus sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Pemerintah Indonesia telah berupaya menjadi pihak yang netral terkait konflik tersebut.

"Indonesia sangat membantu sebagai fasilitator," kata Abhisit kepada para wartawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (7/5/2011).

Pada kesempatan tersebut, Abhisit menegaskan bahwa Pemerintah Thailand ingin menyelesaikan konflik perbatasan secara damai. Namun, Pemerintah Thailand juga ingin memastikan bahwa tak ada pihak yang berupaya melakukan intervensi atau membesar-besarkannya.

"Kami ingin menuntaskan masalah ini. Kami tidak ingin masalah ini memengaruhi agenda ASEAN dalam membangun kawasan," ucap Abhisit. Terkait konflik tersebut, sambungnya, Pemerintah Thailand terbuka untuk kembali duduk di meja perundingan.

Sebelumnya, pada akhir bulan lalu, setelah sempat mereda, tentara kedua negara kembali terlibat baku tembak. Hal yang terjadi di perbatasan selama tiga hari tersebut menewaskan 12 orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Saat itu, Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya menyerukan agar pertemuan bilateral diadakan dengan Kamboja. 

Seruan itu disampaikan Kasit saat berkunjung ke kamp pengungsian, sekitar 30 kilometer dari lokasi pertempuran, tiga hari sebelumnya. Kasit kembali menekankan penolakannya atas keterlibatan pihak asing dalam masalah itu. Akan tetapi, Kasit menegaskan agar sikapnya tidak lantas diartikan Thailand mengesampingkan kesepakatan sebelumnya.

Thailand dan Kamboja telah bertemu dalam pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN di Jakarta, 22 Februari lalu, dengan Indonesia sebagai penengah. Dalam pertemuan itu, disepakati, antara lain, penempatan pasukan pemantau dari TNI di tiap-tiap pasukan kedua negara di kawasan perbatasan. Keberadaan mereka untuk memastikan kebijakan gencatan senjata dipatuhi oleh kedua pihak.

"Kami bukannya menentang itu (pasukan pemantau). Namun, tolong diingat, kasus ini sangat sensitif," ujar Kasit.

Sepanjang Senin, tembakan antarkedua pihak tak terdengar. Namun, pesawat tempur Thailand berkali-kali terbang melintasi area yang disengketakan itu. Pertempuran pecah di dekat candi Hindu abad ke-12, Ta Moan dan Ta Krabey, yang diklaim Thailand berada di Provinsi Surin. Lokasi pertempuran kali ini berjarak sekitar 150 kilometer arah barat dari Candi Preah Vihear.

Kontak senjata juga terjadi di sekitar Candi Preah Vihear, Februari lalu, menyebabkan korban tewas 11 orang dari kedua pihak. Puluhan ribu warga yang tinggal di dekat perbatasan kedua negara juga dipaksa mengungsi.

Dalam pertempuran sepanjang akhir pekan lalu, korban tewas mencapai 12 orang dari kedua pihak. Seorang prajurit Kamboja juga dilaporkan hilang. Puluhan ribu warga sipil terpaksa mengungsi, apalagi peluru-peluru artileri yang ditembakkan juga jatuh ke permukiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com