Ketua Partai Berkuasa Mesir Ditahan

KAIRO, KOMPAS.com — Mantan ketua partai yang berkuasa di Mesir, Safwat al-Sherif, yang lama menjadi pendukung setia rezim presiden Hosni Mubarak yang terguling, telah ditahan atas tuduhan korupsi, lapor televisi pemerintah, Selasa (12/4/2011).

Sherif ditahan Senin malam untuk waktu 15 hari, "atas tuduhan penyalahgunaan dana publik", demikian laporan TV itu, yang menayangkan Sherif, wajahnya tertutup jaket, digiring ke dalam kendaraan polisi. Sherif, dulu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Nasional, telah dicekal untuk bepergian dan asetnya telah dibekukan. Dia merupakan orang terbaru dalam deretan mantan pejabat yang diselidiki, sebagai bagian dari penyelidikan korupsi selama era Mubarak. Kamis pekan lalu, mantan kepala staf Mubarak, Zakariah Azmi, ditahan karena dicurigai telah memperoleh kekayaan secara ilegal.

Protes-protes antirezim di seluruh Mesir yang meletus sejak 25 Januari berhasil mengakhiri kekuasaan 30 tahun Mubarak di negara Arab yang berpenduduk padat itu. Militer, yang kemudian memegang kekuasaan setelah Mubarak mundur pada Februari, berjanji untuk membawa ke pengadilan semua mereka yang terbukti bersalah telah menyalahgunakan kekuasaam. Namun, militer telah mendapat kecaman keras dari aktivis prodemokrasi karena dinilai telah menunda reformasi, tidak menyeret Mubarak ke pengadilan dan karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Hari Minggu (10/4/2011), jaksa penuntut umum Mesir memerintahkan pemeriksaan terhadap Mubarak dan anak-anaknya terkait kekerasan terhadap para demonstran dan dugaan korupsi. Mubarak dan istrinya, Suzanne, serta dua putranya, yaitu Alaa dan Gamal, dan  istri-istri mereka telah dicekal untuk bepergian dan aset-aset mereka dibekukan. Sejumlah menteri serta beberapa pengusaha yang dekat dengan rezim itu telah ditangkap dan dilarang meninggalkan Mesir setelah dana-dana mereka dibekukan. Orang pertama dari rezim Mubarak yang akan diadili adalah menteri yang banyak dicela, yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Habib el-Adly. Pasukan keamanan Habib el-Adly telah diberi kekuasaan yang besar, berdasarkan undang-undang darurat, untuk melakukan penangkapan warga.