Dari Fukushima ke Muria...

Sekalipun menuai banyak protes di kalangan warga, di satu sisi kita bisa belajar betapa Pemerintah Jepang sungguh-sungguh melindungi warganya. Jepang juga memiliki perangkat teknologi deteksi radiasi di semua prefekturnya. Lebih penting lagi, pemerintah dituntut transparan memaparkan situasi terbaru dan ancamannya bagi masyarakat.

”Pascatragedi Chernobyl di Ukraina (dulu wilayah Uni Soviet), transparansi menjadi salah satu syarat penting dalam industri nuklir komersial,” kata M Kunta Biddinika, mahasiswa doktoral di Tokyo Institute of Technology. Banyaknya korban Chernobyl disebabkan Pemerintah Soviet berusaha menutupi terjadinya kebocoran radiasi. Kebocoran terdeteksi 10 hari kemudian oleh detektor nuklir Swedia.

Transparansi pula yang membuat realisasi PLTN di Jepang sebenarnya tak juga berjalan mulus. Menurut Kunta, sebagian masyarakat Jepang tegas menolak PLTN. Warga kota Maki di Prefektur Niigata, misalnya, pernah menggelar referendum menolak rencana pembangunan PLTN di wilayah mereka.

Penolakan yang sama sebenarnya terjadi terhadap rencana pembangunan PLTN di Muria, Jawa Tengah. Sejauh ini Pemerintah Indonesia sepertinya yakin, secara teknologi PLTN aman dibangun di Indonesia.

Bukan hanya teknologi Belajar dari kasus Fukushima Daiichi, masalah terbesar nuklir bukanlah pada kecanggihan dan keamanan teknologi nuklir semata. ”Teknologi nuklir terbaru didesain bisa mengoreksi kesalahan manusia,” kata Kunta, anggota Tim Nuklir Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang.

Reaktor Fukushima, meski termasuk generasi lama, sudah diperbarui teknologinya untuk langsung padam saat gempa, seperti Jumat dua pekan lalu.

Pemerintah Jepang juga telah menyiapkan tanggul penahan tsunami setinggi 7,5 meter, sebagaimana diperkirakan terjadi dengan kemungkinan 99,9 persen dalam kurun waktu 30 tahun. ”Namun, kekuatan tsunami dan gempa dua pekan lalu ternyata di luar perkiraan kami,” kata ahli gempa dari The University of Tokyo, Teruyuki Kato.

Kekuatan prediksi dan mitigasi memiliki batas dibandingkan dengan gempa dan tsunami. Gempa Sendai, menurut Kato, berpotensi terjadi lagi dengan kekuatan yang tetap menjadi misteri. Sebagaimana Jepang, nyaris tak ada daratan di Indonesia yang aman dari ancaman gempa dan tsunami.

Lalu, benar siapkah Indonesia membangun PLTN?

Belajar dari Fukushima Daiichi, dalam pemanfaatan energi nuklir dibutuhkan kesigapan dan kredibilitas tinggi dari negara, terutama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Bahkan, Amerika Serikat, melalui USNRC—semacam Bapeten—semakin mempersulit syarat pembangunan nuklir pascakecelakaan Three Mile Island. Pemerintah AS juga memperkuat USNRC dengan pakar nuklir, mengimbangi para teknokrat di industri nuklir yang mencari untung dari berdagang teknologi nuklir.

Sudahkah Bapeten memperkuat diri, baik dari sisi keilmuan maupun tanggung jawab moral sehingga tak mudah tergiur bujuk rayu para pengejar rente teknologi nuklir? Sebagai bahan perenungan, mari kita buka catatan hitam pada 2008 saat dua pejabat Bapeten divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena kasus korupsi....