Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Yapto Mendapat Bom Buku?

Kompas.com - 23/03/2011, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta mempertanyakan mengapa aktivis Pemuda Pancasila dan Ketua Partai Patriot, Yapto S Soerjosoemarno mendapat paket bom buku pada Selasa (15/3/2011) lalu. Padahal, menurut dia, selama ini Yapto  merupakan Muslim yang baik dan organisasinya tidak pernah bermusuhan dengan ormas tertentu.

”Kami melihat bahwa bom buku yang diarahkan pada Ulil mungkin saja, masih bisa direka-reka atau diduga-duga dikaitkan dengan paham Islam garis keras yang dituduh sebagai pelaku. Tetapi pada saat yang terima paket bom itu saudara Yapto, kami jadi bingung kenapa Yapto?” ujarnya.

”Sepanjang pengetahuan kami, Yapto tidak pernah ada gesekan dengan ormas Islam mana pun. Bahkan, kami yang sudah biasa menangani kasus teroris, tidak pernah dengar dibicarakan dalam agenda-agenda mereka (orang yang dianggap teroris) yang menyatakan membenci Yapto. Kami bingung apa agenda dan motif pelaku sebenarnya,” kata Mahendradatta dalam jumpa pers di kantor TPM, Rabu (23/03/2011).

Selain menjadi Muslim yang baik, menurut Mahendradatta, secara politis Yapto, yang juga seorang nasionalis dari Partai Patriot, tidak pernah bersinggungan dengan partai politik mana pun. Karena itu, mereka mempertanyakan mengapa paket bom buku ditujukan pada Yapto. Apalagi organisasi Yapto juga sangat menjunjung tinggi Pancasila.

”Saudara Yapto tidak pernah melakukan perbuatan yang diperangi kelompok Islam tertentu, seperti kemaksiatan, Ahmadiyah. Saudara Yapto baik dalam hal politik mana pun. Jadi ini menurut kami mencengangkan,” tuturnya.

Mahendradatta menilai, mungkin ada pihak-pihak yang menggunakan paket bom ini untuk memperkeruh suasana dan mengadu domba Yapto, yang notabene aktivis Pemuda Pancasila, dan ormas-ormas Islam. ”Kami tidak berani menduga-duga. Ini pertanyaan-pertanyaan publik dan kami sendiri. Kenapa Yapto jadi sasaran? Ini kemungkinan ditunggangi oleh orang-orang yang ingin mengadu domba,” ujar Mahendradatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com