Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muktamar PKB Sia-sia jika Tak Bersatu

Kompas.com - 16/12/2010, 20:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa III yang akan digelar dalam waktu dekat ini dinilai akan sia-sia dan justru akan menjadi cibiran warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat sendiri.

Hal itu akan terjadi jika Muktamar PKB tersebut tidak melihatkan semua komponen partai yang ada. Apakah yang berasal dari kubu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman atau yang dikenal dengan Yenny Wahid ataupun dari kubu Muhaimin Iskandar.

Kekhawatiran itu diungkapkan anggota Dewan Syura PKB KH Maman Imanul Haq kepada Kompas di Jakarta, Kamis (16/12/2010) malam ini.

Adapun Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti di tempat terpisah menyatakan, langkah yang seharusnya dilakukan oleh PKB saat ini adalah merawat dan mengonsolidasikan terlebih dulu konstituen yang ada di sejumlah daerah.

Sulit menjadikan PKB sebagai partai yang besar jika tidak ada konsolidasi. Setelah adanya kekuatan pada basis dukungan warga, kubu-kubu yang berbeda di PKB harus melakukan negosiasi dan melakukan rekonsiliasi.

Keduanya dimintai tanggapan tentang akan dilakukannya Muktamar III PKB oleh pimpinan PKB di bawah kubu Yenny Wahid. Dari informasi yang diterima Kompas, muktamar akan digelar pada akhir Desember.

Namun, tak semua komponen PKB mendukungnya mengingat ada kelompok lain yang akan menggelar pertemuan serupa di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.    

"Saya harap semua pihak kembali kepada kultur PKB dan apa yang diwariskan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu silaturahim itu sangat penting daripada pertemuan formal seperti muktamar itu. Namun, masih terdapat kubu-kubuan," kata Maman.

Menurut Maman, kondisi PKB sekarang mengalami masalah yang berat akibat pertikaian politik. "Warga PKB dan NU serta masyarakat tentu sudah jenuh melihat konflik seperti itu. Lalu, apakah konflik tersebut akan terus-menerus dipelihara dan masing-masing berjibaku untuk kepentingannya sendiri-sendiri?" ujar Maman.

"Dibutuhkan kedewasaan berpolitik dari setiap pihak. Jangan mengedepankan emosional belaka dan menunjukkan identitas masing-masing," lanjut Maman.  

Lebih jauh Ray Rangkuti menambahkan, nama PKB merupakan nama yang sudah paten dan tidak bisa diubah lagi. Persoalannya, bagaimana mendamaikan dua kubu PKB yang ada, yaitu PKB Muhaimin dan PKB Yenny Wahid.

Dengan adanya dua kubu, sampai 2014 PKB tidak akan menjadi partai yang besar. Mungkin setelah 2014. "Oleh karena itu, sebaiknya yang harus dilakukan sekarang adalah merawat dan mengonsolidasikan basis dukungan PKB terlebih dulu di daerah," demikian Ray menambahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com