Persoalan TKI Bentuk Kealpaan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan penyiksaan yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan salah satu bentuk kealpaan pemerintah terhadap warga negeranya. Pemerintah dinilai tidak peduli akan nyawa para pejuang devisa yang telah berkontribusi.

Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Kluster Marturia PGI, Favor A Bancin, Kamis (25/11/2010), dalam dialog "Tokoh-tokoh Agama Menyikapi Masalah Bangsa" di PP Muhammadiyah, Jakarta.

"Yang paling menyedihkan adalah nyawa dari masyarakat yang dikirimkan ke luar negeri itu tidak ada artinya, beda dengan nyawa seorang pimpinan yang terancam itu reponnya luar biasa padahal mereka memberikan sumbangsih," ucap Favor.

Favor juga melihat adanya upaya pelemparan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.

"Moral kebijakan adalah harus didasarkan pada prinsip HAM, siapa pun TKI keluar negeri harus dilindungi. Moralnya adalah bukan karena dia (TKI) dilihat dari kepentingan ekonomi, tapi karena dia manusia," ucapnya.

Tokoh agama, lanjutnya, mengingatkan agar persoalan TKI ini harus segera diselesaikan, jangan lagi dikaitkan dengan urusan politik maupun ekonomi.

"Kalau pemerintah bilang kejahtan HAM luar biasa, tokoh agama bilang ini kealpaan pejabat negara yang tidak dihargai lagi nyawa warga negara," tandasnya.

Belakangan, pemerintah memang tengah didesak untuk segera mengambil sikap simpatik dalam membela hak-hak TKI di luar negeri. Desakan ini semakin kuat setelah muncul dua kasus TKI yang mengalami kekerasan, yakni Sumiati (23) dan Kikim Komalasari (36).

Sumiati, asal NTB, dianiaya oleh majikannya hingga terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Sedangkan jasad Kikim Komalasari, asal Cianjur, Jawa Barat, ditemukan di pinggir jalan pada 11 November 2010 di daerah Abha, Jeddah. Kikim tewas karena disiksa oleh majikannya.