Militer Bersiap Menangkan Pemilu Myanmar

Uni Eropa menolak kunjungan resmi dan mengatakan kondisi di sana terlalu dibatasi, sementara wartawan asing juga tidak dibolehkan masuk Myanmar saat pemilu.

Media pemerintah mengatakan warga melangsungkan pemilu dengan bebas dan pemerintah akan mengumumkan para pemenang di 57 wilayah pemilihan dengan 55 wilayah hanya diperebutkan oleh 1 orang kandidat, yang lebih dari dua pertiganya berasal dari USDP.

Dua partai oposisi menuduh USDP, yang didirikan menteri-menteri yang pensiun dari kemiliteran pada April, melakukan tindakan ilegal dalam mengumpulkan suara.

"Perkiraan saya adalah jelas ada kasus-kasus intimidasi," kata Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Andrew Heyn, yang menunjukkan kekhawatirannya terkait banyaknya cerita anekdot mengenai laporan kecurangan.

"Pemilu ini sangat memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran," kata AFP.

Partai National Democratic Force (NDF) yang dibentuk oleh bekas anggota partai Suu Kyi, yang dibubarkan junta mengatakan beberapa orang mengeluh tentang USDP yang sudah menumpukan suara jauh sebelum pemilu digelar.

Namun pemimpin NDF Khin Maung Swe mengatakan partainya optimis mengenai prospek di beberapa wilayah dimana warga mengantri untuk memberi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya pikir warga ingin memilih karena mereka belum memberikan suara selama beberapa waktu yang lama," katanya.

Lebih dari 29 juta warga memiliki hak suara namun belum pasti berapa banyak yang benar-benar memberikan suaranya karena apatisme dan kekecewaan yang berkembang di negara miskin itu.

Setelah pemilu, perhatian publik beralih kepada junta akan membebaskan Suu Kyi pada Sabtu saat masa tahanan rumahnya berakhir.