Kemitraan Strategis ASEAN dan Korsel

HANOI, KOMPAS.com - Korea Selatan dan kelompok 10 negara ASEAN, Jumat (29/10/2010), sepakat untuk meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis, yang diharapkan membantu memperdalam kerja sama ekonomi, keamanan, pembangunan dan mempromosikan pertukaran kebudayaan, kata kantor kepresidenan Korsel.     Presiden Lee Myung-bak dan timpalannya dari negara-negara ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama mengenai perjanjian dan rencana rincian aksi setelah mereka melakukan pertemuan tahunan di ibu kota Vietnam, Hanoi.     Deklarasi menyerukan bagi kerja sama ke arah pembentukan saluran dialog keamanan secara rutin antara kedua pihak, terpisah dari Froum Regional ASEAN, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Korsel setiap tahun.     Lee juga mengusulkan pembentukan "Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Korea Selatan-Mekong yang bertujuan untuk mempersempit berkembangnya jurang perbedaan antara negara-negara anggota ASEAN dan memperkuat kerja sama ekonomi (Korsel)" dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand yang berada dekat Sungai Mekong, kata kantor Lee, Cheong Wa Dae.     Tindakan ini adalah bagian dari upaya Seoul untuk memperluas hubungan ekonomi, politik dan kebudayaan dengan ASEAN, sementara volume perdagangan antara mereka terus bertumbuh.     Perdagangan dua-pihak total mencapai 75 miliar dollar AS pada 2009 dan menurut pejabat tersebut, diperkirakan akan melonjak menjadi mendekati 100 miliar dollar pada tahun ini.     Dalam KTT khusus mereka di Pulau Jeju pada tahun lalu untuk memperingati 20 tahun pembentukan dialog kemitraan resmi, Korsel dan ASEAN mencanangkan tujuan meningkatkan volume perdagangan senilai 150 miliar dollar AS pada 2015.     Para pemimpin ASEAN menyampaikan apresiasi mereka atas undangan Korsel, yang memimpin pertemuan regional tahun ini, sebagai tamu untuk KTT G20 dua hari di Seoul yang dibuka pada 11 November, menurut Cheong Wa Dae.     Mereka menyambut rencana untuk membahas materi agenda baru mengenai bagaimana membantu mengembangkan negara-negara miskin dan membentuk jaringan keamanan keuangan global, untuk mengendalikan larinya modal ke dan dari pasar negara berkembang.