Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menagih Janji Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 25/10/2010, 08:22 WIB

Buta-tuli

Punya mata tetapi tak melihat, punya telinga tetapi tak mendengar! Orang Jawa mengatakan, micek dan mbudhek, sengaja tak mau melihat dan sengaja tak mau mendengar! Itulah karakter MA dan pemerintah kita sekarang ini, terutama dalam kasus memberantas korupsi! Berbagai pihak telah menyerukan dukungannya untuk memberantas korupsi yang kian dahsyat di negeri ini.

Belum hilang dari ingatan kesadaran hati kita gerakan masyarakat sipil pada pengalaman ”cicak versus buaya” saat kasus Bibit-Chandra dianggap terkriminalkan! Masyarakat serentak mendukung ”cicak” KPK karena merasa bahwa ada permainan yang mengancam rasa keadilan! Dalam roh keprihatinan yang sama, kita tak ingin KPK diperlemah karena lembaga inilah yang secara sah menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi.

Dalam kasus ini, SBY mestinya yakin bahwa massa besar rakyat Indonesia akan mendukung dengan gegap gempita usaha pemberantasan korupsi yang digulirkannya dan tidak akan ada vested interests yang akan dapat menghentikan ofensif antikorupsi itu.

Secara kacamata, penolakan MA terhadap permohonan peninjauan ulang kasus Bibit- Chandra merupakan tindakan berlebihan dan sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun, apa lacur, komitmen memberantas korupsi di negeri ini ternyata tidak lebih sekadar wacana membangun citra dan mencari muka!

Korupsi sudah membudaya dan menyejarah, bukan semata-mata persoalan ekonomi dan politik. Karena itu, diperlukan koalisi masyarakat madani untuk melawan korupsi. Tepatlah yang disimpulkan Susan Rose-Ackerman dalam Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform (Cambridge, 2006: 307), tidaklah cukup bagi hukum pidana untuk mengejar yang busuk dan menghukumnya.

Sayangnya, lembaga negara— yang mestinya menegakkan kredibilitasnya dengan menghukum koruptor seberat-beratnya karena sudah menghancurkan kehidupan bangsa—justru bersikap lunak, lembek, bahkan seakan tidak memberi ruang gerak yang baik bagi lembaga ekstrayudisial (KPK) untuk mengemban tugasnya! Mau dibawa ke mana masa depan anak-anak bangsa ini?

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Budayawan Interreligius, Tinggal di Semarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

    Nasional
    Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

    Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

    Nasional
    Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

    Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

    Nasional
    Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

    Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

    Nasional
    Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

    Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

    Nasional
    Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

    Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

    Nasional
    Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

    Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

    Nasional
    Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

    Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

    Nasional
    Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

    Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

    Nasional
    Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

    Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

    Nasional
    Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

    Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

    Nasional
    Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

    Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

    Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

    Nasional
    Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

    Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

    Nasional
    Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

    Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com