Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Yang Lalai Bakal Kena Sanksi Tegas

Kompas.com - 02/10/2010, 12:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang dinilai lalai sehingga menyebabkan kecelakaan antarkereta di Solo dan Pemalang, Sabtu dini hari tadi.

Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kawasan Istana Negara, Sabtu (2/10/2010). "Kepada Menteri Perhubungan diinstruksikan agar Direktur Jendral Perhubungan Darat dan Direktur Utama PT Kereta Api segera ke lokasi untuk melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Presiden menginstruksikan siapapun yang lalai agar diberikan sangsi yang setimpal dengan kesalahannya," ungkap Julian.

Menurut Julian, sejak pagi tadi, Presiden telah mencari berbagai informasi dan menerima laporan dari berbagai pihak mengenai kecelakaan yang menelan puluhan korban jiwa ini. Menurut Julian, SBY langsung memberikan isntruksi kepada sejumlah menteri terkait untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut.

Presiden SBY, lanjut Julian, juga sudah menginstruksikan kepada Menteri BUMN untuk segera melakukan pertolongan dan penyelamatan atas korban kecelakaan kereta api. Menteri Kesehatan juga diinstruksikan untuk langsung bertemu dengan para korban dan memastikan agar para korban segera mendapat pertolongan yang tepat dengan fasilitas penanganan yang baik dan memadai.

Selain itu, SBY juga telah meminta Gubernur Jawa Tengah untuk segera memberikan bantuan dan pertolongan yang dibutuhkan oleh korban, atau penanganan evakuasi korban. "Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat senantiasa siap memberikan bantuan pertolongan yang diperlukan, khususnya dalam penangan para korban kecelakaan. Presiden terus mengikuti perkembangan. Bilamana hasil penyelidikan menyatakan bahwa penyebab kecelakaan adalah faktor kelalaian, maka akan ada sanksi terhadap hal itu," tandasnya.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Terpopuler

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com