Daya Tempur Surat SBY

Oleh Novri Susan

KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri Malaysia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan merangkum isi surat itu: sengketa dua negara harus diselesaikan dengan baik dan ”kedua pemimpin berusaha menyejukkan suasana” (Kompas, 28/8/2010).

Ada harapan yang membuncah di hati warga ketika Presiden menyatakan akan mengirim surat resmi kepada Malaysia: pemerintah tegas dan dihormati oleh Malaysia.

Namun, harapan itu menipis, bahkan muncul keraguan pada daya tempur surat yang ditulis setelah Menteri Luar Negeri Malaysia mengeluarkan protes keras tentang demonstrasi anti-Malaysia dan mengumumkan rencana saran kepada warganya untuk tak mengunjungi Indonesia.

Surat Presiden seperti memohon kepada Malaysia agar mau berdialog damai dengan Indonesia. Pahit rasanya karena gaya konflik pemerintah tetap cenderung membahayakan kepentingan nasional.

Beban efek ekstrem?

Ada kondisi obyektif yang mungkin sedang menggelayuti pemerintah saat ini yang membuatnya tak bisa tegap dan tegas pada pelecehan kedaulatan bangsa oleh Malaysia.

Berdasarkan data Bank Dunia, ada sekitar dua juta TKI legal yang bekerja di negeri serumpun itu. Jumlah ini sangat besar. Itulah barangkali yang mendasari pemerintah khawatir bakal ada efek ekstrem jika Indonesia bersikap tegas. Hubungan bilateral memburuk dan bisa saja terjadi deportasi TKI. Artinya, akan ada tambahan dua juta orang di negeri ini yang tidak memiliki pekerjaan.

Negara merasa belum mampu menyediakan lapangan kerja untuk mereka bila kembali di Tanah Air sebab 23 juta penganggur yang saat ini tinggal di dalam negeri saja belum bisa ditangani. Keadaan ini harus disepakati sebagai beban tersendiri bagi pemerintah.

Pada saat bersamaan ada efek ekstrem lain yang mungkin ditakuti pemerintah. Para TKI Malaysia termasuk penyumbang devisa negara yang cukup besar. Pada tahun 2009 saja pengiriman uang TKI dari Malaysia ke Indonesia sekitar Rp 50 triliun. Pemerintah tentu takut kehilangan devisa ini.