Pemerintah Harus Redakan Ketegangan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi dan kritik keras yang dilayangkan kepada pemerintah merupakan akibat dari diplomasi "setengah hati" yang dijalankan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan dengan Malaysia.

Hal itu dikatakan Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Sabtu (28/8/2010), di Jakarta. Hikmahanto mengatakan, akibatnya publik dalam posisi kebingungan.

"Dan akhirnya publik mengambil posisi masing-masing. Kondisi ini akan mempersulit penyelesaian masalah kedua negara," katanya.

Pemerintah Malaysia, beberapa hari lalu menyatakan kecewa dengan aksi yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Aksi itu diwarnai dengan pelemparan kotoran manusia.

"Pemerintah seharusnya bisa membuat publik percaya dengan apa yang dilakukannya. Diplomasi harus benar-benar korektif. Saat ini sudah terjadi ketegangan di tingkat publik. Elit kedua negara harus bisa meredakan," ujar Hikmahanto.

Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikirimkan ke PM Malaysia Datok Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, dinilai Hikmahanto patut diapresiasi. Meski hanya disampaikan tertulis, menurutnya, upaya itu bisa meredakan eskalasi emosi di kedua belah pihak. Tetapi, ia menekankan, perlunya pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

"Agar pemimpin kedua negara bisa saling bicara bagaimana meredam ketegangan di tingkat publik. Kalau dibiarkan terjadi ketegangan, akan menyulitkan penyelesaian," katanya.