Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Surati PM Malaysia

Kompas.com - 28/08/2010, 05:29 WIB

Interpelasi dicuatkan

Wahid bersama Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDI-P) akan menggalang hak interpelasi untuk mempertanyakan kepada pemerintah yang dinilai tidak mampu menjaga kedaulatan negara dan masyarakatnya.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang sampai hari ini tidak mampu memaksa Pemerintah Malaysia untuk meminta maaf kepada Indonesia. ”Saya ingin ketegasan pemerintah, harusnya mereka minta maaf dan sampai hari ini belum ada pernyataan Pemerintah Indonesia untuk memaksa Malaysia agar meminta maaf kepada Indonesia,” kata Lily Wahid.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi atau bertanya kepada pemerintah.

Dari Kuala Lumpur, Malaysia, dikabarkan, sesepuh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Nik Azis, di tengah komentar keras dari Pemerintah Malaysia, menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara tetap terjaga baik. ”Saya berdoa kepada Allah agar memulihkan hubungan kedua negara,” ujar Nik Aziz, yang merupakan sahabat dekat keluarga Anwar Ibrahim.

Di tengah kemarahan warga, juga ada niat untuk meredakan ketegangan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Malaysia Anifah Aman di Kinabalu, 6 September 2010, untuk membahas perbatasan laut kedua negara.

Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar mengatakan, pertemuan bilateral akan mencari solusi terbaik agar mencegah terulangnya insiden yang dapat mengganggu hubungan akrab kedua negara.

”Kita belajar dari insiden yang terjadi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa perbatasan yang kerap menjadi pemicu konflik,” ujar Da’i dalam jumpa pers di Kedutaan Besar RI di Jalan Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur.

Juga ada imbauan dari dalam negeri agar seluruh rakyat hendaknya menyikapi konflik perbatasan Indonesia-Malaysia dengan kepala dingin. Akan lebih baik jika permasalahan perbatasan tersebut diselesaikan melalui perundingan, bukan konfrontasi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy, Jumat, di Jakarta, menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara Indonesia memang tetap dijaga. Meski demikian, kedewasaan dan keberadaban harus tetap menjadi prinsip dalam menjaga kedaulatan negara.(edn/NTA/INK/AHA/ONG)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com