SBY Minta Perhatikan Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; pimpinan TNI; serta pejabat terkait lainnya agar memberikan perhatian dan kepedulian terkait situasi keamanan di Laut China Selatan.

Kendati kawasan tersebut realtif stabil dalam kurun waktu 10-20 tahun belakangan ini, peluang konflik bisa saja terjadi. Terlebih, ada wilayah di kawasan tersebut yang diklaim oleh banyak negara, seperti Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Jika kawasan tersebut bergejolak, maka lalu lintas pelayaran ekspor-impor akan terganggu.

Presiden mengatakan, saat ini ada ketegangan baru di Laut China Selatan. "Ada new tension antara Tiongkok dan Amerika Serikat atas kejadian beberapa saat yang lalu. Meskipun saya lihat tidak eskalatif dan menurut saya masih manageable, tetapi bagaimanapun, ada new tension di wilayah itu. Posisi dan misi diplomatik Indonesia sangat jelas, clear! Dan ini akan menjadi landasan ketika kita menjalankan misi diplomasi kita untuk ikut berkontribusi bagi penciptaan keamanan dan stabilitas wilayah itu," kata Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (22/7/2010) di Kantor Presiden, Jakarta.

Indonesia sendiri, sambung Presiden, memiliki Pulau Natuna yang jaraknya tak berjauhan dengan kawasan tersebut. "Kita harus ingat bahwa sebagian kawasan itu dekat dengan zona eksklusif kita. Kita tidak mengklaim bagian dari Laut China Selatan, tapi kita juga punya pulau yang ada di depan, Pulau Natuna. Tentu kita punya planning ke depan, proyeksi Natuna di masa depan seperti apa untuk kepentingan perekonomian kita. Ini juga terpaut dengan situasi di Laut China Selatan itu," kata Presiden.

Presiden mengatakan, negara-negara yang terletak di sekitar Laut China Selatan harus menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah yang aman dan stabil.