Yang Tersisa Anggaran Askes dan Rumah Sakit

Tidak berbeda dengan kabupaten lain, setiap tahun APBD di Bantul juga bersisa. Tahun 2009, sisa anggaran mencapai Rp 61,04 miliar. Penghematan menjadi alasannya. Padahal, penghematan juga bisa dirancang sejak awal sehingga penyerapan anggaran lebih optimal.

Sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa APBD Bantul 2009 terinci menjadi sisa kas sebanyak Rp 27,18 miliar, deposito Rp 22 miliar, sisa uang persediaan di dinas dan instansi Rp 1,35 miliar, sisa RSUD Panembahan Senopati Rp 10,48 miliar, dan sisa Askes Rp 20,38 juta.

Dari keseluruhan rincian tersebut, sisa anggaran RSUD dan Askes tidak bisa digunakan untuk APBD 2010. Alasannya, dana itu dikelola oleh pihak RSUD setelah berganti status menjadi badan layanan umum. Dibandingkan tahun 2008, silpa tahun lalu memang lebih kecil. Tahun 2008 besarnya silpa mencapai Rp 84,77 miliar.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Abu Dzarin Noorhadi, sisa anggaran lebih banyak disebabkan faktor penghematan dan kelebihan target pendapatan asli daerah. "Silpa di Bantul tidak terlalu tinggi. Jika silpa tinggi, besarnya dana alokasi umum akan turun karena daerah dianggap tidak bisa mengelolanya," paparnya.

Agung Laksmono dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD II Bantul mengatakan, penghematan tidak menjadi alasan mutlak munculnya silpa.

Menurutnya, sebagian silpa muncul karena perencanaan yang kurang matang. "Jika alasannya penghematan, seharusnya sudah muncul dalam perencanaan. Jadi penghematan juga bisa direncanakan, bukan muncul secara tiba-tiba," katanya.

Pihak dewan sebenarnya sudah memberikan ruang untuk memaksimalkan penyerapan anggaran lewat penetapan anggaran perubahan. Seharusnya APBD Perubahan menjadi ajang bagi eksekutif untuk memperbaiki perencanaan mereka.

Struktur pendapatan APBD Bantul tahun 2006 tercatat Rp 829,47 miliar, sementara struktur belanja tercatat Rp 888,81 miliar. Defisit anggaran tersebut ditutup dari silpa tahun 2008. Dari struktur belanja sekitar 60 persen di antaranya habis untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Belanja pegawai tercatat Rp 533,2 miliar. Di Bantul ada sekitar 13.600 PNS. Banyaknya porsi gaji untuk PNS seharusnya diganti dengan pelayanan publik yang memadai.

Sayangnya, kinerja PNS belum optimal. Mereka justru asyik bermain-main dengan internet lewat situs facebook. Fenomena itu memaksa Pemkab Bantul untuk memblokir situs tersebut per 1 Februari lalu.

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul Sumasriyana, Selasa, mengatakan, pemblokiran tersebut terpaksa dilakukan karena dari pemantauan banyak pegawai yang membuka situs- situs kurang penting terutama facebook. "Sejak facebook jadi tren, pada saat jam kerja banyak yang online. Akibatnya, koneksi internet banyak tersedot ke sana," katanya.

Selain memengaruhi kepadatan koneksi, kegiatan online yang tidak terkontrol juga membuat kinerja PNS rendah. Mereka terlalu asyik dengan obrolan dunia maya, padahal tugas-tugas pelayanan publik harus mereka prioritaskan.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Gendut Sudarto, PNS seharusnya bersikap profesional dengan mengedepankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. "Kalau di kantor, kerja dengan baik dan fokus. Kalau terlalu banyak online, kerjanya pasti keteteran dan akan menimbulkan komplain dari banyak pihak," katanya. Tahun 2010, pembayaran gaji PNS semakin membebani APBD karena kenaikan gaji sebesar 5 persen. Total nilai gaji yang harus dibayar naik menjadi Rp 557 miliar. (ENY)