PTN Diberi Otonomi, tapi Tetap Dikontrol

JAKARTA, KOMPAS.com — Perguruan tinggi negeri tetap diberi otonomi, tetapi pemerintah juga akan mengontrol biaya kuliah agar tidak membebani masyarakat. Selain itu, perlindungan bagi mahasiswa dari kalangan tidak mampu tetap harus dijamin dengan pemberian beasiswa dari pemerintah dan perguruan tinggi.

"Kita akan buat supaya hambatan-hambatan bagi masyarakat untuk masuk PTN bisa dihilangkan. Demikian juga, PTN kita biarkan berkembang untuk dapat mengangkat mutu pendidikan tinggi di Indonesia seperti yang sudah dibuktikan PTN berstatus badan hukum milik negara atau BHMN yang bisa menjadi world class university," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal saat tampil sebagai pembicara dialog interaktif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bertajuk Quo Vadis Politik Pendidikan Tinggi Kita di Jakarta, Jumat (9/4/2010).

Fasli mengatakan, payung hukum untuk memberi kepastian hukum pelaksanaan pendidikan tinggi masih digodok. Pemerintah akan memperkaya peraturan pemerintah (PP) yang ada, yakni PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam PP tersebut akan diperkaya dengan hal-hal baik yang ada dalam UU Badan Hukum Pendidikan. "Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus ramah pada masyarakat dari segi biaya, penerimaan mahasiswa sesuai kapasitasnya, penjaminan mutu, dan transparan," kata Fasli.