Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsudin Setuju Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 06/01/2010, 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-wafatnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sejumlah pihak berlomba-lomba mengajukan usulan agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada Gus Dur. 

Mengenai usulan tersebut, Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsudin pun ikut angkat bicara. Saat ditemui dalam acara diskusi awal tahun 2010 di Kantor CDCC, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2010), Din Syamsudin menyatakan bahwa permintaan berbagai kelompok agar Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional adalah wajar.

"Saya rasa itu wajar dan setiap kelompok mana saja berhak mempunyai keinginan seperti itu. Kalau saya sendiri tidak masalah, kalau memang Gus Dur mau diberi gelar pahlawan nasional," paparnya.

Namun, Din menambahkan, dirinya lebih setuju jika Gus Dur mendapat gelar pahlawan nasional karena jasanya sebagai pembela kaum minoritas dan pendorong demokrasi, daripada sebagai pejuang pluralisme atau kemajemukan.

"Karena jika bicara soal perjuangan pluralisme dan kemajemukan, Gus Dur bukanlah orang pertama dan satu-satunya yang memperjuangkan hal itu. Kalau sebagai pejuang pluralisme dan kemajemukan, saya lebih setuju pencetus ide Bhinneka Tunggal Ika dijadikan pahlawan nasional. Namun, sebagai pembela minoritas dan pendorong demokrasi, Gus Dur layak diberi gelar pahlawan nasional karena beliau memang banyak berkontribusi. Apalagi ketika zaman awal reformasi," ungkap Din.

Menurut Din, lebih tepat lagi jika Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional karena jasa-jasanya sebagai mantan Presiden RI. "Semua presiden, bukan hanya Gus Dur, tapi juga Pak Harto dan lainnya, saya rasa pantas diberi gelar pahlawan nasional. Terlepas dari kesalahan-kesalahannya, mereka patut diberi gelar karena bagaimanapun jasa-jasanya bagi kemajuan bangsa ini tak bisa diabaikan begitu saja," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Nasional
Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com