Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsudin Setuju Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 06/01/2010, 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-wafatnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sejumlah pihak berlomba-lomba mengajukan usulan agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada Gus Dur. 

Mengenai usulan tersebut, Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsudin pun ikut angkat bicara. Saat ditemui dalam acara diskusi awal tahun 2010 di Kantor CDCC, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2010), Din Syamsudin menyatakan bahwa permintaan berbagai kelompok agar Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional adalah wajar.

"Saya rasa itu wajar dan setiap kelompok mana saja berhak mempunyai keinginan seperti itu. Kalau saya sendiri tidak masalah, kalau memang Gus Dur mau diberi gelar pahlawan nasional," paparnya.

Namun, Din menambahkan, dirinya lebih setuju jika Gus Dur mendapat gelar pahlawan nasional karena jasanya sebagai pembela kaum minoritas dan pendorong demokrasi, daripada sebagai pejuang pluralisme atau kemajemukan.

"Karena jika bicara soal perjuangan pluralisme dan kemajemukan, Gus Dur bukanlah orang pertama dan satu-satunya yang memperjuangkan hal itu. Kalau sebagai pejuang pluralisme dan kemajemukan, saya lebih setuju pencetus ide Bhinneka Tunggal Ika dijadikan pahlawan nasional. Namun, sebagai pembela minoritas dan pendorong demokrasi, Gus Dur layak diberi gelar pahlawan nasional karena beliau memang banyak berkontribusi. Apalagi ketika zaman awal reformasi," ungkap Din.

Menurut Din, lebih tepat lagi jika Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional karena jasa-jasanya sebagai mantan Presiden RI. "Semua presiden, bukan hanya Gus Dur, tapi juga Pak Harto dan lainnya, saya rasa pantas diberi gelar pahlawan nasional. Terlepas dari kesalahan-kesalahannya, mereka patut diberi gelar karena bagaimanapun jasa-jasanya bagi kemajuan bangsa ini tak bisa diabaikan begitu saja," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com