Palestina dan Israel Harus Selesaikan Status Jerusalem

BRUSSELS, KOMPAS.com - Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) akan meminta Israel dan Palestina untuk menyelesaikan status Jerusalem sebagai ibu kota dua negara pada masa depan, menurut rancangan pernyataan yang akan disetujui pada pertemuan Selasa (8/12).
   
Rancangan itu mengeritik Israel karena membangun permukiman di Tepi Barat, yang diduduki. Tindakan itu mengancam penyelesaian dua-negara dan rancangan itu meminta Israel untuk mengakhiri perlakuan "diskriminatif"-nya pada warga Palestina.
   
"Dewan sangat mengkhawatirkan situasi di Jerusalem Timur", menurut rancangan dokumen yang akan dirampungkan oleh para menteri luar negeri Uni Eropa pada pertemuan Selasa.
   
"Dewan itu mengingatkan bahwa dewan tidak pernah mengakui pencaplokan (oleh Israel) atas Jerusalem Timur. Jika menghendaki perdamaian sejati, cara harus ditemukan ... untuk memecahkan status Jerusalem sebagai ibukota dua negara pada masa depan."
   
"Dewan juga meminta pemerintah Israel untuk menghentikan semua perlakuan diskriminatif terhadap warga Palestina di Jerusalem Timur."
   
Para pejabat Israel telah menyampaikan kekhawatiran dalam beberapa hari belakangan ini bahwa UE berniat untuk mengeluarkan pernyataan yang akan memukul-keras mengenai status Jerusalem, yang pemerintah Israel pertimbangkan untuk dijadikan ibukota negara itu yang tak dapat dibagi.
   
Namun, pernyataan itu meskipun singkat tapi tepat serta kritis terhadap Israel, sebagian besar hanya mengulang sikap yang telah disahkan oleh UE dan didukung oleh para diplomat UE dalam pertemuan dengan perunding Israel dan Palestina.
   
Tetapi, pernyataan itu dikeluarkan pada waktu Israel mendapat tekanan agar menghentikan pembangunan dan perluasan permukiman, termasuk di Jerusalem Timur, dan memulai lagi pembicaraan perdamaian dengan Palestina, yang telah macet selama sedikinya satu tahun.
   
Rancangan itu juga meminta mereka yang menahan tentara Israel Gilad Shalit agar membebaskannya. Shalit ditangkap oleh sejumlah pria bersenjata pimpinan-HAMAS dalam serangan lintas-perbatasan Jalur Gaza pada 2006.
   
Meskipun mengakui keputusan Israel bulan lalu untuk melakukan pembekuan permukiman sementara, para menteri UE menegaskan lebih banyak tindakan dibutuhkan untuk membawa semua pihak itu kembali ke perundingan. "Dewan menegaskan kembali bahwa permukiman itu, tembok pemisah  yang dibangun di tanah yang diduduki, pembongkaran rumah dan pengusiran tidak sah menurut hukum internasional, merupakan rintangan bagi perdamaian dan mengancam akan membuat penyelesaian dua-negara tidak mungkin," katanya.
   
Dewan itu mendesak pemerintah Israel untuk mengakhiri dengan segera semua kegiatan permukiman di Jerusalem Timur dan di bagian lain Tepi Barat dan termasuk pertumbuhan alamiah, serta untuk membongkar semua pos terdepan permukiman liar yang didirikan sejak Maret 2001.