Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uni Eropa Diminta Hentikan Proyek Israel

Kompas.com - 06/12/2009, 23:49 WIB

AMMAN, KOMPAS.com - Raja Jordania Abdullah II mendesak Uni Eropa membantu menghentikan pembangunan permukiman Israel di Jerusalem. Hal itu ia nyatakan sebelum pertemuan nenteri luar negeri negara-negara Uni Eropa di Brussels.

"Negara-negara Eropa harus menekan Israel untuk menghentikan aksi sepihak di Jerusalem," kata Abdullah sebagaimana dikutip duta besar Uni Eropa untuk Jordania.

"Tindakan itu telah mengancam tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen di Jerusalem. Mereka telah berusaha mengubah kota itu dan menyingkirkan penduduk Arab dari sana," katanya, mengacu pada bangunan pemukiman di kota suci, terutama sektor timur Arab.

Raja Abdullah menyambut baik usulan Uni Eropa, khususnya dari Kepresidenan Swedia bahwa Jerusalem harus menjadi ibukota negara Palestina di masa depan sebagai bagian dari perjanjian proses perdamaian di Timur Tengah.

"Perdamaian, stabilitas dan keamanan tidak akan tercapai kecuali negara Palestina merdeka terbentuk," kata Raja, di mana ikut menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994.

Uni Eropa sebelumnya telah mengusulkan agar kedua negara berdamai, hidup berdampingan secara demokratis di mana Palestina dapat menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya. Namun rancangan usulan yang dipersiapkan untuk pertemuan di Brussel itu besar kemungkinan akan berubah karena ditentang sebagian negara anggota.

Israel telah menduduki dan mencaplok wilayah Jerusalem timur dalam perang Timur Tengah 1967 dan menganggap wilayah itu sebagai bagian dari negaranya meski tidak pernah mendapat pegakuan masyarakat internasional.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan pembekuan izin baru untuk pembangunan perumahan di permukiman Yahudi di Tepi Barat yang mereka duduki. Namun pembekuan itu tidak berlaku pada keputusan membangun permukiman di Jerusalem timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com