Suu Kyi Mungkin Akan Bebas

Tidak disebutkan kapan pembebasan itu akan dilakukan.

Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1991, telah berada dalam tahanan selama 14 tahun dalam 20 tahun terakhir.

Sejak Mei 2003, Suu Kyi tidak pernah bisa berbicara kepada media. Junta militer Myanmar, yang merampas kemenangan Suu Kyi dalam pemilu pada akhir dekade 1980-an, tidak rela melepas Suu Kyi karena khawatir ia akan mengobrak-abrik status quo. Sebagian anggota junta Myanmar terlibat korupsi, praktik nepotisme, dan memiliki jaringan bisnis.

”Ada rencana untuk membebaskannya segera... sehingga bisa menggerakkan partainya,” kata Min Lwin. Suu Kyi memiliki partai bernama Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Berterima kasih

Pemimpin oposisi Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, hari Senin mengungkapkan harapannya bahwa pertemuan dua pejabat AS dengan penguasa negara itu akan mendorong arah kemajuan menuju demokrasi, kata pengacaranya, Nyan Win.

Suu Kyi juga mengucapkan terima kasih kepada junta itu karena mengizinkannya bertemu dengan Kurt Campbell, pejabat penting AS untuk Asia Timur.

Suu Kyi juga diizinkan bertemu selama hampir tiga jam hari Senin dengan para pengacaranya untuk membahas penyerahan sebuah permohonan banding kepada Mahkamah Agung atas keputusan pada Agustus yang menyatakan Suu Kyi bersalah, hanya karena kedatangan seorang tamu warga AS.

”Dia mengatakan cukup puas dengan kunjungan Campbell. Dia juga berterima kasih kepada rezim itu karena bantuan mereka selama kunjungan Campbell.”

Kunjungan dua hari oleh delegasi AS itu merupakan yang pertama dalam 14 tahun terakhir. Campbell, Asisten Menlu AS, bertemu Suu Kyi dan menteri-menteri senior selama kunjungan dua hari itu.

Sekembalinya dari Myanmar hari Kamis, Deputi Asisten Menlu Scott Marciel mengatakan, tujuan utama kunjungan adalah mendorong dialog di Myanmar, antara junta dengan berbagai kelompok etnis dan partai oposisi.

Namun, Marciel mengatakan belum tepat bagi AS mencabut sanksi-sanksi terhadap Myanmar walau hal itu telah gagal mengubah junta. Namun, Marciel mengatakan, embargo-embargo itu akan dikaji ulang kalau negara itu memperlihatkan kemajuan dan memulai gerakan menuju demokratis. (Reuters/DI)