Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wuih... Indonesia Punya Klub Poligami

Kompas.com - 19/10/2009, 20:39 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Lembaga swadaya masyarakat Institut Perempuan menolak adanya klub poligami Indonesia yang diluncurkan di Hotel Grand Aquila Bandung, Sabtu (17/10) malam.

"Kami menolak klub poligami Indonesia yang diluncurkan malam kemarin. Peluncuran klub poligami ini telah menyakiti hati perempuan dan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan," kata Direktur LSM Institut Perempuan Elin Rozana, Senin (19/10) di Bandung.

Ia menjelaskan, sebagai LSM yang bergerak memperjuangkan hak-hak perempuan, pihaknya menilai klub poligami telah melanggar konferensi yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

"Jelas, klub poligami ini telah melanggar konferensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah ditandatangani pemerintah. Salah satu bentuk kekerasan dalam konferensi tersebut ialah poligami," ujar Elin.

Menurut dia, alasan lain turut menjadi dasar penolakan terhadap klub poligami. Berdasarkan pengaduan yang diterima pihaknya selama ini, praktik poligami menimbulkan tekanan psikis, penganiayaan fisik, dan penelantaran, baik istri maupun anak. 

Namun, ketika disinggung mengenai perlu atau tidaknya pembubaran terhadap klub poligami tersebut, Elin menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang melakukan pembubaran terhadap sebuah perkumpulan.

"Kami selalu mengkritisi permasalahan poligami karena ini merupakan salah satu bentuk kekerasan, sedangkan untuk masalah pembubaran klub poligami itu bukan wewenang kami," katanya.

Dimulai dari Malaysia

Pada Sabtu malam lalu, bertempat di Hotel Grand Aquila Bandung, sebanyak 150 undangan dari seluruh Indonesia memeriahkan acara peluncuran Klub Poligami Indonesia.

Para tamu undangan yang datang di antaranya dari Papua, Jakarta, Tasikmalaya, dan Garut. Dalam peresmian tersebut, hadir juga ketua klub poligami Malaysia Global Ikhwan Chodijah Binti Am.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com