Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertindaklah, Belum Terlambat

Kompas.com - 03/10/2009, 05:09 WIB

KOMPAS.com - Dua gempa terjadi berturut-turut, Rabu dan Kamis (1/10). Yang pertama menggempur Kota Padang dan Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan gempa kedua menyerang Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Di Kota Padang dan Pariaman, sesuai data Satuan Koordinasi Pelaksana Sumatera Barat, korban meninggal dunia mencapai 496 orang, sementara bangunan rusak berat 15.159 buah, rusak sedang 3.980, dan rusak ringan 6.737.

Sementara itu, di Kota Sungai Penuh sejumlah 1.385 bangunan rusak, 474 rusak berat, dan 63 rusak total, serta 2 orang tewas. Jarak antarkedua lokasi tersebut sekitar 160 kilometer.

Akan tetapi, jumlah korban di antara kedua lokasi tersebut mencolok perbedaannya. Dari pandangan mata wartawan Kompas, sebelumnya dia telah meliput Kota Padang, kerusakan Kota Sungai Penuh memang terlihat tidak separah Kota Padang.

Fakta-fakta lain

Fakta-fakta lain terkait kedua gempa tersebut juga banyak perbedaannya. Pertama adalah perbedaan lokasi pusat gempa. Pusat gempa yang melanda Kota Padang dan Pariaman berada di zona seismik di Palung Sumatera, di laut. Pusat gempa berada di kedalaman sekitar 71 kilometer. Jarak antara pusat gempa tersebut dan Kota Padang sekitar 57 kilometer.

Kekuatan kedua gempa itu bisa digolongkan gempa kuat. Gempa yang menghantam Padang berkekuatan 7,6 skala Richter (SR), sedangkan kekuatan gempa yang terasa di Kota Sungai Penuh adalah 7,0 SR.

Sementara pusat gempa Kota Sungai Penuh berada di daratan nyaris di bawah Kota Sungai Penuh. Pusat gempanya ada di daratan, yang berasal dari aktivitas tektonik pada Patahan Sumatera. Patahan ini membentang dari utara ke selatan. Patahan Sumatera dan jalur Palung Sumatera bisa dikatakan sejajar, memanjang dari utara ke selatan.

Lalu bagaimana semua fakta tersebut memengaruhi tingkat kerusakan dari kedua peristiwa gempa itu?

Jauh berbeda

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com