Selamat Datang Hillary Clinton

JAKARTA, RABU — Rabu (17/2) besok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton (62) tiba di Jakarta dan dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hillary memulai kunjungan kenegaraannya sejak 17 Februari hingga 22 Februari. Selama delapan hari, mantan salah satu pengacara ulung AS ini akan mengunjungi Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan China.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam pertama yang dikunjungi mantan Senator New York ini sejak dilantik menjadi Menteri Luar Negeri AS satu bulan lalu. Kunjungan Hillary ke Asia Timur dan Tenggara merupakan pendekatan diplomasi baru di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama.

Dalam lebih dari satu dekade, para Menlu AS selalu memulai kunjungannya ke kawasan Eropa dan Timur Tengah. Madeleine Albright, mantan Menlu perempuan pertama pada pemerintahan Presiden Bill Clinton pada paruh kedua, misalnya, memulai kunjungan kenegaraannya ke kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Sementara, Collin L Power, penerus Albright, memilih mengunjungi kawasan Timur Tengah tak lama setelah dirinya dilantik. Selanjutnya, Condoleeza Rice, meneruskan tradisi lama tersebut dengan mengunjungi kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Hillary, lulusan Fakultas Hukum Universitas Yale, mengatakan, salah satu tujuan kunjungan kenegaraannya adalah menegaskan komitmen Pemerintah AS untuk bekerja sama dengan para pemimpin Asia dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani sendiri oleh negara mana pun di dunia. Selain itu, kunjungan ini juga tanda fokus baru pemerintahan Obama dalam meningkatkan kemitraan antara AS dan negara-negara Asia. "Mari kita memperkuat komitmen, meningkatkan hubungan, memperlihatkan tanggung jawab, pengertian, yang membawa kita pada hubungan yang didasarkan asas saling pengertian sekaligus berguna untuk meningkatkan harkat hidup warga di kawasan kita," ujar Hillary di hadapan kelompok Masyarakat Asia, Jumat lalu.

Pada bagian lain, Menlu Hassan mengatakan, kredibilitas Indonesia yang semakin kuat di mata AS merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia dipilih menjadi salah satu dari sedikit negara yang dikunjungi Hillary. Hal lainnya adalah keberhasilan Indonesia menjadi model di mana demokrasi, Islam, dan modernitas dapat berjalan beriringan. "Ada shared values dalam bidang demokrasi, pemajuan, dan perlindungan HAM, pluralisme, dan toleransi," ujarnya ketika mengikuti Raker dengan Komisi I DPR RI.

Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat luar negeri Teuku Rezasyah dari Universitas Padjajaran. "Kunjungan Hillary bukan hanya sekadar nostalgia Presiden Obama. Indonesia telah berhasil dalam proses demokratisasi," ujarnya.

Secara umum, isu-isu yang akan dibahas oleh Hillary dengan para pemimpin negara dan pejabat tinggi lainnya terkait dengan perubahan iklim, ketahanan pangan, pendidikan, energi, serta dampak krisis keuangan global. Pertemuan antara Hassan dan Hillary diperkirakan akan membahas kerja sama bilateral Indonesia-AS.

Selain itu, menurut Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah, Pemerintah Indonesia juga hendak mengetahui cetak biru kebijakan AS di bawah pemerintahan Obama.

Kemudian, Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal mengatakan, salah satu pokok bahasan antara Presiden SBY dan Hillary adalah proposal perdamaian Palestina. Beberapa pihak juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia membahas mengenai keberadaan korporasi AS di Indonesia, khususnya pertambangan. "Isu perusahaan tambang memiliki efek spiral yang luar biasa karena berkaitan langsung dengan pajak, kandungan mineral yang diambil, dan dampak dari pertambangan itu sendiri," ujar Rezasyah. Menurutnya, jika tidak segera dibahas di pertemuan-pertemuan formal, hal tersebut dapat menjadi bom waktu bagi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Harian Kompas edisi 15 Februari 2009 juga melansir sejumlah korporasi tambang di Indonesia yang diduga melanggar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). FCPA adalah sebuah peraturan di AS yang lahir pada 1977 dan direvisi 1988. Peraturan tersebut melarang semua korporasi AS yang beroperasi di luar negeri menyuap para pejabat negara di tempatnya beroperasi.

Mengenai pengamanan, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada. "Seluruh personel yang dikerahkan berasal dari Indonesia," ujar Bambang seusai bertemu dengan Presiden SBY minggu ini. Kunjungan politisi kelahiran Chicago, Illinois, ke Indonesia sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 1994 Hillary pernah berkunjung ke Jakarta sebagai Ibu Negara mendampingi suaminya Presiden Clinton, untuk mengikuti pertemuan ekonomi Asia-Pasifik (APEC). (HIN)