Bangkok Kembali Dilanda Demonstrasi

"Polisi telah berbicara dengan para pemimpin demonstran dari waktu ke waktu, meminta demonstran tidak beranjak...Tapi polisi tidak akan menggunakan kekuatan terhadap para demonstran," katanya.

Baru-baru ini dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, PM Abhisit Vejjajiva mengaku tidak mengkhawatirkan gerakan demonstrasi itu.

"Saya kira keinginan rakyat sekarang adalah mereka sangat ingin berjalan ke depan, mereka ingin melupakan perbedaan-perbedaan yang baru saja muncul, mereka ingin melihat sebuah pemerintah yang bekerja keras yang memenuhi keprihatinan rakyat dan memiliki kejujuran serta integritas yang sudah lama menghilang," kata Abhisit.

"Jika kami terus bekerja dengan cara kita miliki selama bulan lalu, maka saya tidak mengkhawatirkan demonstrasi itu," katanya seraya menambahkan wakilnya, Deputi PM Suthep Thaugsuban bisa menjamin pengepungan (bandara dan gedung pemerintah) tahun lalu tidak akan terulang sekarang.

Letnan Jenderal Suchart Mueankaoe, kepala kepolisian metropolitan Bangkok, mengungkapkan bahwa 5.250 perwira akan mengawasi gerakan demonstrasi ini, sementara lainnya bersiap siaga dengan unit-unit militer.

Para demonstran tetap terlihat bersemangat meskipun malam sudah larut di mana kerumunan melambai-lambaikan bendera Thailand dan berjingkrak-jingkrak saat dihibur para musisi.

Para pedagang kaki lima menjual baju-baju merah seputar taman, yang di tengahnya digambari foto idola mereka, Thaksin Shinawatra.

Ribuan demonstran anti-Thaksin membanjiri gedung pemerintah, Agustus tahun lalu, dan kemudian mendudukinya selama tiga bulan dalam upaya mereka menggulingkan pemerintah terpilih pada Pemilu Desember 2007.

Saat itu mereka berkata, partai penguasa Partai Kuasa Rakyat (PPP) menjalankan pemerintahan di bawah bayang-bayang Thaksin yang disingkirkan dengan kudeta tahun 2006, yang tetap berkuasa meski berada di pengasingan sejak penggulingannya.

PAD memperluas aksi demonstrasinya dengan menduduki dua bandara di Bangkok, antara 25 November dan 3 Desember 2008. Mereka akhirnya memperoleh keinginan mereka saat Mahkamah Konstitusi memutuskan melarang PPP sehingga PM Somchai Wongsawat tersingkir dari jabatannya.

Langkah MK ini membuka jalan bagi pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, untuk dipilih menjadi perdana menteri dalam voting parlemen bulan lalu.