Indonesia dan Suriah Kecewa

JAKARTA, KOMPAS - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sangat kecewa dengan Pemerintah Israel karena tidak mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860.

Padahal, lanjut Yudhoyono, solusi yang paling riil saat ini adalah segera dipatuhinya Resolusi DK PBB Nomor 1860 mengenai dihentikannya serangan militer Israel dan pemberian bantuan kemanusiaan yang nyata. ”Dengan demikian, stabilitas dan keamanan di Gaza, Palestina, dapat dipulihkan,” kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Suriah Mohammad Naji Otri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/1).

Jika resolusi DK PBB baru ini tidak dijalankan dengan baik, Yudhoyono menyerukan perlu ada resolusi yang lebih keras dari DK PBB. Resolusi itu harus bisa benar-benar mengikat sekaligus menghentikan aksi militer Israel dan dilanjutkan dengan gencatan senjata. ”Indonesia juga berpendapat, apabila resolusi DK PBB ini juga tidak bisa menghentikan kekerasan, maka tak bisa mengakhiri krisis,” ujar Yudhoyono.

Dalam kesempatan yang sama, PM Suriah Otri menyebut Israel sebagai penjajah dan teroris karena telah melancarkan serangan ke wilayah Jalur Gaza, Palestina. PM Otri juga menghargai sikap rakyat dan Pemerintah Indonesia yang selalu mendukung berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Arab di berbagai forum internasional. ”Yang terjadi saat ini di kawasan Arab, khususnya di Palestina, adalah tindakan agresor yang terus-menerus melakukan pembantaian untuk ekspansi, penindasan, dan pembunuhan yang merugikan seluruh bangsa Arab di kawasan,” kata Otri.

Selain agresor, Otri juga menyebut Israel sebagai teroris. ”Israel jelas negara teroris yang melanggar hukum dari segala aspek. Kita berharap masalah ini dapat segera selesai dan serangan Israel ke Palestina terhenti,” ujarnya.

Soal Palestina, Otri mengemukakan, Suriah selalu menginginkan realisasi perdamaian dan keamanan. Perdamaian berarti mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, mengembalikan wilayah yang diduduki kepada pemilik yang asli, dan menarik seluruh pasukan dari berbagai wilayah yang diduduki hingga ke perbatasan sebelum tahun 1967.

”Hak yang harus dikembalikan adalah hak pengungsi yang tersebar di berbagai tempat untuk kembali ke negerinya dan mendirikan negara berdaulat dan merdeka. Mendirikan negara Palestina di atas tanahnya dengan ibu kota Jerusalem,” ujar Otri.

Pertemuan darurat

Setelah bertemu Otri, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla juga menegaskan, Indonesia siap menggelar pertemuan darurat Konferensi Tingkat Tinggi Negara Arab apabila dibutuhkan untuk memberi tekanan terhadap Israel. ”Indonesia siap apabila memang diminta untuk itu,” kata Wapres Kalla.

Persatuan negara-negara Arab, tambah Wapres Kalla, juga harus segera diwujudkan. ”Jika tak ada persatuan antara negara-negara Arab sendiri, tidak mungkin bisa menghentikan agresi Israel,” tutur Wapres Kalla.

Mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza, Wapres Kalla menyatakan, kini pasukan Indonesia sudah berada di Lebanon. ”Jika memang ada keputusan pasukan perdamaian, Indonesia yang pertama akan mengirimkan pasukan perdamaian. Karena sekarang ini sudah ada di Lebanon. Hanya tinggal ditambah saja,” ujarnya.

Secara terpisah, Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesra Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan, Pemerintah Indonesia harus segera mengirim utusan untuk menemui beberapa negara kunci di kawasan Timur Tengah, seperti Mesir, Jordania, Arab Saudi, dan Suriah, jika bersedia menjadi tuan rumah pertemuan darurat KTT Arab. (INU/HAR/LUK)