Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertimbangkan Keselamatan Sebelum ke Palestina

Kompas.com - 05/01/2009, 21:04 WIB

JAKARTA, SENIN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tetap mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum berangkat ke kota Gaza untuk membantu warga Palestina yang diserang oleh pasukan Israel.

"Kebijakan pemerintah, adalah bagaimana bantuan kemanusiaan bisa sampai dan langkah diplomasi kita kena. Gencatan senjata itu yang terbaik. Keselamatan warga Indonesia juga penting," kata Presiden saat jumpa pers usai bertemu Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/1).

Presiden menegaskan dalam kasus warga Palestina di Gaza, Pemerintah memutuskan kebijakan untuk bisa berkontribusi memberikan bantuan dengan tetap menjaga keselamatan warganya. "Tujuan kita membantu, mewujudkan solidaritas dengan cara-cara yang tepat. Jadi pilihlah cara-cara yang bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi masalah," kata Presiden menanggapi banyaknya kelompok masyarakat yang akan berangkat ke Jalur Gaza untuk membantu warga Palestina.

Menurut Presiden, pengalaman beberapa kejadian seperti ini pernah terjadi, ketika ada beberapa warga masyarakat yang berangkat ke suatu negara konflik justru membuat tambahan tugas bagi pemerintah untuk melindunginya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengeluarkan resolusi meminta dilakukan gencatan senjata antara pasukan Hamas dan Israel di Gaza. "Jika DK PBB tidak berhasil mengeluarkan resolusi ini, masih ada mekanisme lain yaitu meminta majelis umum PBB melakukan sidang darurat," katanya.

Presiden juga menyatakan, Indonesia siap mengirimkan pasukannya jika di Gaza telah diberlakukan gencatan senjata dan dibutuhkan tim monitoring untuk menjaga perdamaian di wilayah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com