Ribuan Pendukung Thaksin Kepung Parlemen

BANGKOK, SENIN- Ribuan pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Senin (29/12) siang tadi, mengepung gedung parlemen untuk menuntut pembubaran pemerintahan baru dan diselenggarakannya pemilihan umum.

Para pengunjuk rasa memblokade pintu masuk gedung parlemen, sehingga tak satu pun anggota parlemen bisa memasuki gedung itu, termasuk Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

"Jika mereka ingin masuk, mereka harus melewati kami, termasuk Perdana Menteri," kata Chatuporn Prompan yang memimpun aksi itu kepada wartawan di luar gedung parlemen.

Para pengunjuk rasa umumnya mengenakan T-Shirt berwarna merah bertuliskan slogan "Truth Today". Mereka membawa berbagai poster yang intinya menyebut Abhisit sebagai diktator.

"Kami di sini untuk demokrasi," kata Narumol Thanakarnpanich, seorang pria berusia 53 tahun yang juga guru besar di sebuah universitas. "Kami ingin pemerintah baru," katanya menambahkan.

Untuk menghindari bentrokan, PM Abhisit Vejjajiva terpaksa menunda pengumuman kebijakan barunya hingga Selasa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pengumuman itu bahkan dilakukan hari Rabu lusa, meski hari itu merupakan hari libur.

"Kami akan tetap berusaha untuk melakukan perundingan dan mediasi," kata Abhisit kepada para pendukungnya. "Saya minta semua orang, termasuk anggota parlemen dan pejabat mendedikasikan hari liburnya untuk kepentingan negara," tambahnya.

Para pengunjuk rasa yang menyebut dirinya Aliansi Demokratik untuk Melawan Diktator itu menyatakan akan tetap bertahan di gedung parlemen sampai pemerintah menyelenggarakan pemilu.

Berdasarkan ketentuan, pemerintah baru di bawah pimpinan PM Abhisit harus mengumumkan kebijakannya pada tanggal 7 Januari, tetapi sejumlah ahli menyatakan bahwa pemerintah bisa menundanya atas dasar pertimbangan gejolak politik.

Menurut Wakil PM Suthep Thaugsuban, jika pengumuman tidak bisa dilangsungkan Senin, itu bisa dlakukan hari berikutnya. "Kami tetap ingin menyampaikan statmen politik sebelum akhir tahun ini," katanya.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian merah menyatakan bahwa Abhisit dan Partai Demokranya tampil sebagai penguasa baru melalui sebuah kudeta halus (virtual coup d'etat).

Menurut para pengunjuk rasa yang mendukung Thaksin itu, keputusan Pengadilan yang menumbangkan pemerintahan Thaksin dan pemilihan Abhisit sebagai PM baru dilakukan di bawah tekanan militer dan kekuatan lain yang sangat kuat.

Abhisit (44), lulusan Oxford, secara resmi ditunjuk menjadi PM Thailand pada 17 Desember lalu. Penunjukan Abhisit untuk menggantikan Thaksin itu diharapkan segera mengakhiri gejolak politik yang berlangsung selama satu bulan, yang diwarnai aksi pendudukan bandara internasional Bangkok.

Dalam pidato pelantikannya, Abhisit menyatakan akan penyatuan kembali bangsa Thailand yang terpecah belah begitu dalam dan mengembalikan citra negara gajah putih itu sebagai tujuan wisata ternama. Sebab, pendudukan bandara selama delapan hari oleh massa penentang Thaksin ketika itu telah menyebabkan hancurnya pariwisata Thailand.